Menteri Jokowi Harus Bebas dari Noda Korupsi

0
124
Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Foto: dok

SEMARANG (Jatengdailycom) – Presiden Joko Widodo didesak untuk memilih menteri di kabinetnya yang benar-benar tak ternoda dari kasus korupsi. Setidaknya harus dilakukan penelitian rekam jejak calon menteri tersebut.

“Saya kira Pak Jokowi mudah untuk menelusuri data rekam jejak calon menterinya. Yang terpenting harus dilakukan. Rekam jejak kasus korupsi harus menjadi faktor utama untuk memilih menterinya,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Jumat (16/8/2019).

Menurutnya, jika Jokowi memilih menteri yang terbebas dari kasus korupsi, paling tidak itu sudah mengurangi beban kerjanya. Karena ketika memilih yang pernah tersangkut korupsi, secara tidak langsung itu sudah menjadi contoh kurang baik yang tetap dijalankan. “Sehingga potensi melakukan korupsi lagi tentu ada,” tegas Boyamin.

Selain itu tambah Boyamin, tak kalah penting adalah Jokowi harus melepaskan beban politik khusus untuk memilih menteri di pos-pos yang krusial. Dicontohkannya, Menteri Hukum dan HAM, Menkopolhukam atau Jaksa Agung.

“Saya sih berharap Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM dari luar parpol. Pos ini sangat rentan dengan konflik kepentingan. Kalau tercemar politik, yang ada pemerintahan yang kena karena dianggap memihak salah satu parpol atau pendukungnya,” jelas Boyamin.

Boyamin menjamin banyak kader nonparpol yang sanggup mengemban tugas di pos-pos menteri yang krusial tersebut. “Di sini masyarakat kini sedang menunggu ketegasan Pak Jokowi dalam memilih menterinya. Jangan sampai gara-gara satu dua menteri dengan rekam jejak buruk, bakal mencemari semua kabinet kerja Jokowi nantinya,” tandas Boyamin.

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) juga meminta Presiden Joko Widodo mengedepankan 3 indikator dalam memilih menteri di kabinet barunya. Indikator yang sangat penting menurut ICW yaitu integritas.

“Integritas ini jadi sangat penting. Kita sangat berharap kepada Pak Jokowi melakukan background check atas calon-calon menterinya. Jangan sampai Pak Jokowi memilih orang yang punya persoalan hukum masa lalu, punya cacat integritas untuk menjadi menteri di kabinet beliau,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz.

Menurut Donal, integritas calon menteri akan menjadi sandaran Jokowi dalam bekerja nantinya. Selain integritas, indikator lainnya yang perlu diperhatikan Jokowi yaitu kapasitas. Jokowi harus memilih menteri yang benar-benar paham dengan pekerjaannya di kementerian.

Indikator terakhir menurut ICW yang tak kalah penting adalah loyalitas. Jokowi harus memastikan menteri yang dipilih tidak menggadaikan kesetiaannya demi menghadapi pemilu 2024.

“Mengapa loyalitas penting, kita melihat hari ini kabinet Pak Jokowi di ujung ada juga penduaan soal loyalitas, tidak tunggal loyalitas pada beliau,” kata dia.

ICW juga mendukung rencana Presiden Joko Widodo memberikan jabatan Jaksa Agung kepada tokoh nonparpol. Cara itu, menurut ICW, bisa menghindari penegakan hukum yang bercampur dengan kepentingan politik. “Kami dari ICW memberikan apresiasi atas sikap Pak Jokowi yang tidak memberikan jabatan partai politik pada Jaksa Agung,” kata Donal Fariz. yds

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here