Membangun Kawasan Sains dan Teknologi yang Mandiri, Produktif dan Berkelanjutan

0
282

Oleh: Assoc. Prof. Sapto P. Putro, MSi, PhD

Dosen Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang

CEO Center of Marine Ecology and Biomonitoring for Sustainable Aquaculture (Ce-MEBSA) Undip

PENGEMBANGAN kawasan sains dan teknologi merupakan mandat dan amanah undang-undang melalui Peraturan Presiden nomor 106 tahun 2017. Sesuai dengan nawa cita presiden RI digulirkan sejak 2015, sesuai dengan definisinya pada Pasal 1 Perpres No 106 tahn 2017 disebutkan bahwa Kawasan Sains dan Teknologi  adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan IPTEK dan penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT).

Sejak diluncurkannya kebijakan tersebut, saat ini Sains Techno Park (STP)/ Kawasan Sain dan Teknologi (KST) telah berhasil dikembangkan sebanyak 19 STP/KST (per 2018). Berdasarkan pemeringlatan maturitas KST secara nasional, 9 KST telah dikategorikan tingkat Madya, selebihnya masih pada tingkat Pratama.

Dalam kurun 5 tahun ke depan, diharapkan muncul 19 KST baru dan adanya peningkatan maturitas KST yang ada hingga terdapat 33 KST pada tingkat Madya, dan 4 KST pada tingkat utama.

Tentu saja ini belum merupakan jumah yang ideal bagi tumbuh kembangnya  karya inovasi bangsa sebagai salah satu pilar menuju bangsa yang memiliki potensi luar biasa. Sebagai ilustrasi , bonus demografi sebagai negara tropis dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 265 juta dan sumber daya alam yang besar dengan megabiodiversity terbesar nomor dua di dunia setelah Brasil.

Sudah selayaknya negara RI menjadi negara dengan tingkat kesejahteraan yang maju di masa depan. Komitmen  ini perlu diwujudkan, salah satunya adalah menguatkan (empowering) sektor Sains dan Teknologi melalui pengembangan kawasan Sains dan Teknologi yang mandiri, produktif dan berkelanjutan.

Kemenristek Dikti melalui Dirjen Kelembagaan telah melaksanakan amanah ini dengan baik dengan menggulirkan berbagai kebijakan dan skema pendanaan nasional yang rutin dan berkesinambungan. Berbagai kegiatan, termasuk FGD, workshop dan sosialisasi serta skema pendaan telah dilakukan. Namun demikian  dalam pelaksanaan, kiranya perlu adanya evaluasi dan monitoring yang lebih intens guna menjamin keberlanjutan pelaksanaan maupun output dan outcome yang dicapai.

Pengeloaan STP harus bermuara pada teciptanya iklim usaha (mikro dan menengah) yang sehat melalui pembentukan startup dan PPBT yang kreatif, inovatif , dan berkesinambungan hingga mampu menjadi daya ungkit bagi kekuatan ekonomi bangsa secara makro. 

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Ristek Dikti  memaparkan akan optimisme bahwa negara Indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera. Bahkan diprediksi bahwa RI akan menjadi bangsa terkuat ke tujuh secara ekonomi di tahun 2030, dan 3 besar dunia di tahun 2050. Hal ini dapat terjadi  jika kita mampu segera mengantisipasi di era disruptif Industri 4.0 melalui aplikasi IPTEK yang relevan dan up to date.

Oleh karena itu, adalah suatu keniscayaan bahwa bangsa ini mampu menjadi negara besar jika dapat mengedepankan aspek karya inovatif yang dapat menjadi andalan devisa negara di masa yang akan datang.  Oleh karena itu, Indonesia sekarang dalam posisi yang sangat krusial dan strategis untuk segera mewuwjudkan penguatan inovasinya, karena peringkat indeks inovasi bangsa kita masih relatif belum kompettiti  dibanding dengan negara-negara tetangga sehingga menurunkan daya saing kita terhadap bangsa bangsa lain. 

Aplikasi dan komersialisai hasil hasil riset PT hingga saat ini dirasa belum mampu secara optimal diwujudkan. Berbagai kendala yang muncul umumnya karena belum tersedianya peralatan riset yang memadai sehingga riset aplikatif masih relatif sedikit.

Selain itu, kurangnya komunikasi yang intens antar stakeholders, khususnya antara PT/Lembaga Litbang dan dunia usaha menjadikan belum sesuainya antara karya inovasi dan kebutuhan market.  

Selain itu, sumber daya manusia (humanwares) yang terlibat dalam pengembangan kawasan sains dan teknologi belum sepenuhnya memiliki soft skills yang kuat untuk membangun karya-karya inovatif yang mampu menghilir (TKT >7) dan bersaing secara komersial. Hal terakhir adalah tata kelola (good governance) dari semua stakholder belum optimal dalam mewujudkan kawasan sains dan teknologi yang memiliki daya saing  dan punya nilai komersial tinggi.

Membangun sebuah peradaban/ekosistem yang mengedepankan aspek sains, inovasi dan teknologi yang berkualitas di tengah masayarakat dan dunia usaha sehingga menjadi  behaviour memang banyak tantangan. Keinginan kuat untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik, khususnya dalam bidang riset inovatif dan hilirisasi riset melalui produk-produk komersial kompetitif tidaklah mudah tanpa didukung sepenuhnya oleh berbagai pihak, baik masyarakat, pelaku bisnis, maupun pemerintah daerah/SKPD.

Pada era disruptif Revolusi Industri 4.0 ini, aspek digitalisasi, kecepatan akses melalui IoT yang canggih membutuhkan kolaborasi yang harmonis dengan berbagai disiplin ilmu.

Merancang Rencana Strategis Pengembangan IPTEK melalui KST

Dalam pelaksanaan membangun kawasan STP/KST, diperlukan perumusan kebijakan yang lebih komprehensif, yang dapat diimplemetasikan secara top down dan bottom up.  Beberapa hasil evaluasi sebelumnya perlu ditinjau kembali untuk dapat dijadikan acuan bagi terwujudnya tata kelola STP yyang lebih baik.

Hal lain adalah pentingnya SDM (humanwares) yang memadai, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.  Sebuah KST perlu didukung oleh staff yang jumlahnya memadai untuk dapat beroperasi secara optimal. Rekruitmen maupun pelatihan merupakan rencana strategis ke depan yang dapat diimplemetasikan.

Dalam menjalankan rutinitas kegiatan, STP/KST memiliki  minimal 4 komponen fungsi layanan: layanan teknis (pengujian, workshop, konsultasi hukum, pengurangan beban pajak tenant, dll), layanan inkubasi (pemberian supervisi dan bimbingan kepada tenant/pelaku bisnis), layanan penerapan inovasi (mengembangkan start up dan PPBT yang mandiri dan produktif, memediasi stakeholders secara pentadrohelix antara Akademisi yang banyak memunculkan inovasi, Pelaku bisnis yang akan menerapkan hasil inovasi.

Pemerintah yang dituntut mampu memediasi melalui  regulasi/kebijakan untuk mendorong terbentuknya unit-unit berbasis Sains dan Teknologi, serta Komunitas masyarakat yang akan menggunakan produk-produk inovatifnya. Last but not least, media masa perlu dirangkul untuk memberikan informasi-informasi berguna bagi kepentingan masyakarakat agar karya inovasi bangsa ini selalu bisa didengungkan, disebarluaskan dan digunakan sebagai karya kebanggaan anak bangsa.

Hal ini tentu peran STP perlu juga mengawal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atas produk-produk yang sudah menghilir dan secara komersial berada di pasar.

Kebijakan dan tatakelola STP (Software) perlu dioptimalkan dengan menghadirkan beberapa opsi-opsi, antara lain melaui forum FGD tentang penguatan kelembagaan, diversifikasi skema pendanaan (soft loan, hibah dengan KPI dan lain-lain).

Selain itu, perangkat dan infra struktur pendukung (hardwares) perlu dikuatkan melalui beberapa skema bantuan pengadaan peralatan memadai untuk pengembangan riset inovatif , layanan pelatihan, dan supervisi bagi tanant. Peran KST sebagai lembaga inkubator perlu dikuatkkan.

Peran Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sangat strategis dalam mewujudkan lahirnya  kawasan sains dan teknologi yang inovatif. Untuk mewujudkan hal tersebut, (i) peran perguruan tinggi perlu di perkuat (empowering) melalui kebijakan strategis agar para peneliti yang telah melalui tahapan dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TRL) mencapai 7, perlu difasilitasi secara khusus dan dimediasi oleh STP di daerah masing masing. Selain itu, (ii) perlu segera dilakukan kordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pengelelolaan KST yang telah ada.

Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa pertemuan (FGD, seminar, workshop, dan lain-lain) agar terjadi kesepahaman antar pihak. Dapat dimengerti kiranya jika saat ini masih terdapat kesan bahwa pembentukan dan operasional KST telah memberikan beban operasional kepada pemerintah daerah, khususnya bagi KST yang masih pada kategori Pratama (Pemula). 

Dasar pemikiran Pemerintah daerah adalah sesuai dengan Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal-pasalnya menyebutkan bahwa pengembangan Iptek belum menjadi kegiatan konkuren yang mestinya dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sehingga jika belum sebagai kegiatan konkuren, maka kewenangan pengambangan Iptek melalui KST menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Padahal  jika KST dikelola dengan baik hingga dapat mencapai level kategori utama, maka dapat melakukan kegiatan RGA (Revenue Generating Activities) yang dapat memberikan kontribusi PAD. 

Beberapa langkah kongkrit yang bisa diusulkan untuk membangun KST yang mandiri, produktif dan berkelanjutan antara lain:

Penguatan fungsi KST sebagai fasilitator

Hal ini dilakukan melalui penyediaan sarana penunjang penelitian terapan/pengembangan yang memadai (pendayagunaan peralatan yang sudah ada, up grading peralatan yang sudah ada/penyediaan sarana baru) sebagai  peralatan pendukung fungsi KST sebagai lebaga inkubasi bagi calon tenant dan non tenant hingga menghasilkan spin off bisnis/perusahaan pemula berbasis teknologi (ppbt).

Fungsi KST sebagai penyedia layanan nilai tambah (value adding)

Hal ini dilakukan melalui penguataan SDM (humanwares) baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jumlah staf pendukung operasional KST perlu disesuiakan dengan tingkat kematangan KST (Prataman, Madya atau Utama). Hal ini penting untuk menjamin berjalannya fungs layanan. Selain itu, pengembangan ketrampilan (soft skills) SDM perlu dilakukan melalui beberapa workshop, pelatihan , TOT, dan lain-lain.

Kerjasama antar stakeholders, yaitu pengusaha (enterpreuners), pembina inkubasi, intermediator teknologi, industriawan juga perlu diperkuat melalui forum group discussion (FGD), workshop/seminar. Secara khusus, penyamaan persepsi untuk secara sinergis mebangun Kawasan sains dan teknologi perlu dilakukan, khususnya antara pemerintah pusat dan daerah.

Fungsi KST sebagai wahana kerjasama penelitian dan pengembangan IPTEK

Fungsi kerjasama Penelitian dan pengembangan berkelanjutan perlu ditingkatnkan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industry. Sehingga muncul lebih banyak lagi desain teknologi, purwarupa yang dapat dihilirkan secara komersial dalam bentuk produk komersial HKI.

Pada akhirnya, keberadaan KST sudah semestinya dapat  memacu pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan kesempatan lapangan kerja, penumbuhan IKM, dan peningkatan produktivitas industri berbasis teknologi serta peningkatan daya saing nasional.

Karena itu, secara regular, efektivitas kinerja KST yang telah ada, baik yang berasal dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, swadaya masyarakat  perlu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dengan mengukur outcome yang dilakukan, meliputi jumlah PPBT yang berumur lebih dari 3 tahun, jumlah tenaga kerja terampil di kawasan, total pendapatan kawasan, total pendapatan start up di kawasan, dan kontribusi pendapatan/pengembangan Iptek bagi lembaga induk (perguruan tinggi). (Jatengdaily.com/she)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here