Toleransi Lampaui Batas Ganggu Kerukunan Agama

0
104
Para pengurus MUI se-Jateng yang mengikuti Halaqah Ulama dengan tema : Penodaan Agama, Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Hotel Pandanaran Semarang, foto bersama dengan para pembicara, kemarin. Foto:dok

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr KH Ahmad Darodji Msi mengatakan, di era kebebasan seperti sekarang, sering muncul pendapat atau pernyataan dalam bentuk lisan maupun tulisan yang bisa dianggap penodaan agama dan tidak toleran kepada orang lain.

‘’Perilaku seperti itu seringkali menyebabkan masalah kerukunan umat beragama,’’ kata Kiai Darodji dalam Halaqah Ulama dengan tema Penodaan Agama, Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Hotel Pandanaran Semarang, Jumat (11/10).

Halaqah yang diikuti para pengurus MUI Kabupaten/Kota se-Jateng itu menghadirkan pembicara Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Jateng Ahmad Muchlis SH MH, Wakil Ketua Umum MUI Prof Dr H Ahmad Rofiq MA, Guru Besar Antropologi Prof Dr H Mudjahirin Thohir, Ketua Komisi Hukum MUI Jateng Prof Dr H Gunaryo dan Prof Dr Barda Nawawi Arief SH guru Besar Ilmu Hukum Undip.

Menurut Darodji, halaqah tersebut diharapkan melahirkan konsep yang akan menjadi kontribusi dan masukan terhadap KUHP baru yang belum disahkan oleh DPR dan Pemerintah.

‘’Sehingga pasal-pasal yang dilahirkan nanti bukan pasal karet dan multi tafsir tetapi akan memberikan perlindungan kepada agama dan pemeluk agama. Namun rumusan itu harus diambil dengan sangat berhati-hati karena sifatnya yang sangat sensitif. Bila tidak maka justru akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan bisa mengganggu ketertiban umum, sesuatu yang sama-sama ingin dihindari,’’ katanya.

Warga masyarakat, menurut Kiai Darodji ingin hidup damai, tenteram dan nyaman. ‘’Umat agama apapun agamanya, semuanya ingin hidup berdampingan dan bersinergi untuk membangun masyarakat ke depan lebih baik,’’ katanya.

Guru Besar UIN Walisongo Semarang Prof Dr H Ahmad Rofiq MA mengatakan, penodaan atau penistaan agama adalah pengungkapan perasaan, ucapan, atau perbuatan seseorang di muka umum yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang

dianut di Indonesia.”Dalam Islam, yang sangat menjunjung tinggi ajaran toleransi, sudah sangat jelas melarang untuk melakukan sesuatu yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan, pelecehan, dan semacamnya terhadap agama atau

simbol-simbol agama, agar terhindar permusuhan, dan terjaga hidup dengan prinsip persaudaraan,’’ katanya.

Menurut Wakil Ketua Umum MUI Jateng itu, praktik “toleransi” tidak bisa dibenarkan jika sudah memasuki wilayah atau urusan ibadah suatu agama tertentu,

oleh penganut agama lain, sebagaimana sabab nuzul QS. Al-Kafirun. Di mana orang Kafir Quraisy menghendaki, Nabi Muhammad dan pengikutnya, mau bergantian menyembah Tuhan mereka.

‘’Karena toleransi yang sudah melampaui batas, tentu menimbulkan dampak yang boleh jadi kotraproduktif bagi upaya menjaga kerukunan dan persaudaraan yang sesungguhnya,’’ katanya.

Masih Relevan

Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Jateng Ahmad Muchlis SH MH mengatakan, Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 UU Penodaan Agama meski dibuat dalam situasi darurat pada 1965, masih dianggap relevan, tidak bertentangan dengan UUD 1945 terutama yang terkait dengan Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

‘’Pencabutan UU Penodaan Agama akan muncul anarki dan kekacauan sosial karena ada kekosongan hukum. UU itu dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum dan antisipasi terjadinya konflik baik horizontal maupun vertikal,’’ katanya.

Menurut Muchlis ancaman pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Guru Besar Antropologi Undip Prof Dr H Mudjahirin Thohir MA mempertanyakan, kalau ada nonmuslim yang tinggal di dekat masjid atau mushala, keberatan bahkan marah ketika mendengar kumandang azan karena suaranya dianggap bising dan mengganggu, apakah pernyataan sikapnya itu sebagai menodai agama?

‘’Menurut saya, persoalan itu bukan persoalan dalam ranah, tetapi berada dalam ranah sosial budaya. Dalam ranah sosial budaya, maka keberatan dan pertengkaran itu diijinkan, karena menyadarkan para pihak untuk mencari jalan keluar yang bisa membuat kenyamanan hidup bersama. Bahkan menginspirasi untuk secara bersama merumuskan bagaimana panggilan azan tetap berlangsung tetapi dirasakan nyaman bagi pendengarnya,” katanya.

Caranya bagiamana? Mudjahirin menyebut antara lain dengan menumbuhkan gagasan untuk membeli pengeras suara yang enak suaranya (karena harganya mahal), dipasang dalam ketinggian yang proporsional, kesanggupan warga untuk bergotongrooyong  menanggung iuran warga tanpa pandang agama.

‘’Pengurus takmir bisa mengadakan lomba azan kepada para generasi mudanya. Mereka yang terpilih sebagai juara satu dan dua itulah yang nantinya diberi tugas sebagai muazinnya,’’ kata Mudjahirin. st

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here