2020 Tahun Pemilu Bukan Tahun Pemalu

0
116

Email: chrisnabuleda@gmail.com

Oleh: Chrisnawati S.Sos

Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan hajatan besar di tahun 2020. Hajatan nasional itu adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak. Pesta demokrasi di tahun 2020 dilaksaakan serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021.

Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia. Dari tahun ke tahun pemilu  langsung kepala daerah selalu meninggalkan banyak cerita, fenomena yang acap kali mengiringi proses pelaksanaan Pemilu.

Disadari atau tidak dalam proses pemilu kepala daerah, rakyat Indonesia sedang bersama-sama berikhtiar mencari perwakilan untuk memimpindaerahnya masing-masing dalam rentan lima tahun ke depan. Pemimpin yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan dalam satu wilayah pada satu periode tertentu.

Kita, rakyat Indonesia sedang berusaha mencari sosok Imamah (Al Mawardi).

Pemimpin itu dalam beberapa kesempatan kita mengenalnya sebagai Khi;afah, raja, atau sultan yang bertugas menegakkan agama dan mengatur politik umat islam pengganti Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan yang krusial Al Mawardi memberikan beberapa tuntunan dan pedoman dalam memilih seorang pemimpin, dalam kaca mata syariat, proses memilih pemimpin harus memperhatikan beberapa hal berikut ini:

  1. Adil
  2. Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai.
  3. Sehat mental.
  4. Sehat fisik
  5. Berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan kepentingan umat
  6. punya keberanian dan ketegasan untuk melindungi rakyat dan menumpas musuh.

Jika salah satu kriteria tersebut terlanggar oleh kandidat pemimpin, maka Al Mawardi menasihatkan untuk pemimpin tersebut untuk tidak dipilih atau dimakzulkan.

Pemilu 2020 dilaksanakan dan digelar secara serentak tanggal 23 September. Total daerah yang akan melaksanakan pemilhan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian,  9 Provinsi, 37 Kota, 224 Kabupaten

Pemerintah dalam hal hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) di akhir tahun 2019 sedang mengejar target kesiapan yang akan dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Pemilu tahun 2020, betapa pun KPU mendapatkan amanah dari konstitusi untuk dapat memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia agar dapat memilih pemimpinya dari tingkat  daerah hingga tingkat pusat.

Dalam hajatan akbar ini, KPU dibekali payung hukum yang sangat kuat, adalah konstitusi yang melindungi dan memberikan kewenangan kepada KPU untuk menjalankan fase demi fase tahapan tahapan Pemilu. Adalah Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum .

Dua payung hukum tersebut yang menuntut KPU bekerja keras, bekerja efektif dan lebih efesien. Dalam kasus ini ada hal yang menarik yang kemudian menyeruak ke ranah publik, yaitu bagaimana ada usulan KPU yang akan menyertakan persyaratan “bahwa calon bupati, walikota dan gubernur tidak boleh dari mantan napi korupsi”. Ini masih menjadi perdebatan panjang di ranah legislatif dan penyelenggara pemilu.

Tapi setidaknya kita rakyat sudah memberikan mandat kepada KPU yang akan melaksanakan proses pemilihan lansung kepala daerah, secara luber (langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, jujur dan adil).

Para anggota KPU juga dituntut untuk bekerja menggunakn hati nurani, karena bekerja di bawah sumpah, seorang penyelenggara Pemilu wajib mengedepankan unsur- unsur ketuhanan dalam menjalankan setiap tugas tugasnya.

Ketika UU sudah ada, perangkat konstitusi sudah memadai, panitia penyelenggara pemilu dan segenap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses pemilu (eksekutiif, Bawaslu, Legislatif, dan Yudikatif) harus saling menolong, cancut tali wondo dan punya satu ghirroh yang sama yaitu mensukseskan  setiap tahapan Pemilu.

Tidak Murah

Pemilu untuk memilih pimpinan kepala daerah tahun 2020, adalah hajatan akbar seluruh rakyat Indonesia, menyongsong hadirnya seorang pemimpin baru yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan ini harus langsung dilaksanakan oleh warga negara yg masuk ke dalam DPT (daftar pemilih tetap) KPU, tidak bisa diwakilkan dan dilaksanakan serempak di seluruh daerah pemilihan.

Persiapan KPU, penggodogan UU Pemilu, persiapan administratif dari pusat hingga daerah, persiapan petugas petugas yang ada di daerah maupun di pusat hingga pada saat pelaksanaan pencoblosan adalah suatu rangkaian yang sangat panjang dan memakan waktu dan tenaga. Belum lagi proses setelah pencoblosan, perhitungan suara mulai tingkat TPS hingga nanti masuk ke input KPU pusat.

Proses ini sangat sangat melelahkan. Belum hilang dari ingatan kita, betapa syuhada syuhada kita yang gugur dalam mengawal perhitungan suara pada pemilu di tahun 2019, ini membuktikan bahwa proses yang dijalankan di setiap tahapan Pemilu dailaksankan secara hati-hati, terkonsep dan sistematis.

Proses pemilu belum berhenti sampai di situ saja, Bawaslu harus selalu pasang mata, pasang telinga atas dugaan ataupun laporan dari masyarakat apabila menemukan sebuah pelanggaran Pemilu. Harus netral, tidak berat sebelah dan objektif terhad apa permasalahan yang kemudian terindikasi menjadi sebuah pelanggaran Pemilu.

Dalam situasi yang mungkin bagi sebagian kalangan proses Pemilu sudah selesai , tapi tidak bagi KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Mereka siap menerima aduan masyarakat yang merasa dirugikan atas proses pemilu dan apabila ada sengketa yang melibatkan para kontestan,  maka KPU, Bawaslu sampai pada Mahkamah Konstitusi harus bisa menyelesaikan tugas dan amanah dari seluruh masyarakat Indonesia yang mengharap keadilan.

Dari panjangnya proses dan banyaknya kebutuhan yang harus dipersiapkan dalam mensukseskan Pemilu 2020 , dapat kita bayangkan berapa pemerintah menganggarkan untuk perhelatan akbar ini. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganggarkan, total pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 bisa mencapai lebih dari Rp 15 triliun. Sejauh ini Kemendagri sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp 15,31 triliun untuk Pilkada 2020.

Tak terbantahkan kalau Pilkada tahun 2020 memang berbiaya tinggi, sehingga perlu pengkajian matang setiap pos anggaran. Anggaran tersebut adalah uang rakyat. Dari rakyat membayar pajak mobil, motor, rumah, tanah dan lain lain. Anggaran yang maha besar ini harus disukseskan dalam konteks keperuntukanya. Apabila negara sudah menganggarkan yang sangat besar, rakyat harus turut mensukseskan perhelatan akbar ini.

Perhelatan yang akan melahirkn pemimpin pemimpin baru, perhelatan yang akan memilih wakil sebagai pengayom rakyat banyak. Perhelatan yang akan menentukan nasib hajat hidup orang banyak lima tahun ke depan. Perhelatan yang akan memberi kita seorang pemimpin, imam, khalifah.

Menyikapi pelaksanaan demokrasi mendatang, kita harus tetap kritis jangan skeptis dan pesimistis terhadap ikhtiar bangsa kita. Kita tetap harus menjadi agen perubahan di setiap alur masa. Bagi ibu rumah tangga, petani, ASN, guru, dan profesi apa pun harus tetap memberi andil pada nasib negara ini.

Kita yang di desa, kita yang di kota, kita yang di puncak gunung, kita yang di pesisir pantai, mari jadikan diri kita sebagai pemberi warna dan makna pada bangsa yang kita cintai ini.

Penulis Chrisnawati S.Sos , Perum Bukit Leyangan Damai Jl. Serasi Raya No 147 A, Ibu rumah tangga, penggiat sosial, keagamaan, kemasyarakatan di Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Jatengdaily.com-st

.                           

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here