Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Dr dr Bayu Wahyudi. Foto: she

SEMARANG (Jatengdaily.com) -Untuk mengurangi defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, salah satu regulasi yang diterapkan adalah dengan meningkatkan iuran.

Kenaikan iuran yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2020 ini, menurut Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Dr dr Bayu Wahyudi telah tertuang dalam Perpres No 75 Tahun 2019, tentang perubahan Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Yang isinya, kenaikan iuran bagi peserta JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat) atau peserta mandiri untuk semua kelas.

Dimana Kelas I menjadi sebesar Rp 160.000 per orang per bulan, kelas II Rp 110.000 per orang per bulan, dan kelas III Rp 42.000 per orang per bulan.

”Pemerintah mengeluarkan Perpres 75 tahun 2019 hanya disebutkan iuran naik, sedangkan yang untuk kelas III, belum ada regulasi yang menyatakan subsidi bagi kelas III,” jelasnya di Semarang, Sabtu (30/11/2019).

Sebab, selama ini menurutnya, subsidi pemerintah hanya untuk peserta BPJS kategori penerima bantuan iuran (PBI).

Diakui, kenaikan ini terkait dengan defisit yang dialami. Meski pemerintah telah melakukan penyuntikan dana, namun hal ini tidak bisa menyelesaikan sepenuhnya masalah. Sebab, hal ini menjadi tanggungjawab bersama agar tidak terjadi ketimpangan.

”Untuk mengurangi defisit bisa dilakukan dengan meningkatkan iuran, dari 2014 belum ada peningkatan iuran,” jelasnya.

Menurutnya, semua ini dilakukan untuk memberi layanan yang maksimal bagi masyarakat. ”BPJS dikelola secara terbuka, efisien dan akuntabel,” jelasnya. she

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here