Pemprov Diminta Kaji Upah Minimum Guru

Anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras saat menjadi narasumber dialog ‘’Bangkitan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar’’ di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumat (27/11/2020).Foto:dok

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Setelah penetapan nominal UMK untuk 35 kabupaten/kota, Pemprov Jateng diminta melakukan kajian tentang upah minimal bagi guru. Alasannya, profesi guru tidak bisa disamakan dengan buruh karena memiliki tanggung jawab mendidik dan mencetak generasi yang berkualitas.

 Meskipun kenyataannya, saat ini gaji guru non PNS di sekolah-sekolah di Jateng masih banyak yang di bawah nominal UMK.

 “Guru itu kan mikir, bukan buruh. Mestinya tidak sebatas UMK. Saya mendorong regulasi ada upah minimum guru,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras saat menjadi narasumber dialog ‘’Bangkitan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar’’ di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumat (27/11/2020).

Hadir di acara tersebut tiga narasumber lainnya, Plt Kadisdikbud Jateng, Padmaningrum, Ketua Dewan Pendidikan Jateng, Rustono, dan Ketua Dewan Pembina PGRI, Widadi.

 Yudi menegaskan, pemberian gaji yang sesuai beban kerja itu penting. Apalagi dalam mengimplementasikan program merdeka belajar yang dicanangkan oleh kemendikbud. Dalam  merdeka belajar, guru dituntut inovatif dan bisa memberikan pelajaran dengan menarik. Namun, masih kata Yudi, bagaimana mungkin guru bisa inovatif jika kebutuhan pokoknya saja belum terpenuhi.

 “UMK itu kan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah bagaimana mungkin jika guru yang nyambi ojek online atau nyambi kerja lainnya akan memikirkan inovasi pembelajaran di kelas,” tandas anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng ini.

 Di sisi lain ia juga mengritisi peralihan kurikulum pendidikan yang kini menjadi Merdeka Belajar. Menurutnya, peralihan tak bisa seperti membalikkan tangan. Harus melihat kesiapan sarpras sekolah, pendidik dan tenaga kependidikannya. Mungkin hal itu bisa dilakukan di sekolah yang berada di kota, namun tidak mudah bagi sekolah di pinggiran.

 Keterbatasan sarpras dan kuantitas serta kualitas guru menjadi alasannya. “Maka saya mendorong standar gaji untuk guru. Gaji memang bukan yang utama, tapi itu menjadi salah satu tolok ukur upaya pemerintah memberikan kesejahteraan pada guru,” ujarnya.

 Plt Kadisdikbud Jateng, Padmaningrum mengatakan saat ini di Jateng ada 22 ribu guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Jumlah itu disebutnya sangat besar. Pemprov memang telah memberikan tambahan insentif bagi mereka. Belum lagi ditambah dengan guru-guru sekolah milik yayasan yang gajinya begitu minim.

 “Problematika di bidang pendidikan itu memang banyak. Tapi secara bertahap diselesaikan,” kata Padma.

Ketua Dewan Pendidikan Jateng, Rustono mengatakan konsep merdeka belajar itu memiliki konsekuensi yang berat. Ia melihat pada kondisi sekolah dan sarprasnya, dan juga kualitas guru. “Ada salah satu sekolah yang gurunya itu banyak, namun yang PNS hanya 4,” ujarnya.

 Maka Ketua Dewan Pembina PGRI, Widadi menyayangkan dengan munculnya sekolah negeri baru. “Boro-boro ngurusi swasta, lha wong sekolah negeri saja belum beres. Di sekolah negeri banyak lho GTT nya. Lha kok bikin sekolah negeri baru,” kata Widadi. st

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here