Bawaslu Demak Canangkan Desa Antipolitik Uang

Para tokoh masyarakat Desa Mojosimo Kecamatan Gajah saat mencantumkan tanda tangan pencanangan Desa Antipolitik Uang sebagai wujud komitmen menolak politik uang pada pesta demokrasi. Foto: rie

DEMAK (Jatengdaily.com) – Menginjak usia ke-13 tahun, Bawaslu semakin menajamkan pengawasannya. Tak terkecuali Bawaslu Kabupaten Demak, yang tak putusnya semangat mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan dan menolak tindak kecurangan demi tetap tegaknya demokrasi.

Salah satunya berupa pencanangan Desa Mojosimo Kecamatan Gajah sebagai Desa Antipolitik Uang. Sebagaimana disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Khoirul Saleh, Mojosimo adalah desa kelima yang dicanangkan sebagai Desa Anti-politik Uang.

“Sebelumnya sudah terbentuk empat desa anti-money politik di Kabupaten Demak. Yakni Desa Botorejo Kecamatan Wonosalam, tepatnya di Perumahan Nusa Indah. Selain itu ada juga Desa Morodemak Bonang, Kedondong Gajah dan Tambak Bulusan Karangtengah,” ujarnya, Sabtu (10/4/2021).

Pencanangan desa anti-politik uang dimaksudkan sebagai bagian gerakan menolak money politic. Sehingga diharapkan bisa melahirkan pesta demokrasi yang bersih, jujur, berintegritas dan bermartabat.

Terlebih politik uang saat ini jamak dilakukan untuk mendulang suara saat pemilu, bahkan suksesi di tingkat desa seperti pilkades. Bentuk politik uang pun banyak ragamnya.

“Modus politik uang banyak macamnya. Termasuk di dalamnya janji akan dibangunnya jalan, jembatan dan infrastruktur dapat dikatakan politik uang. Sebab semua itu dijanjikan untuk memenangkan seseorang pada bursa pencalonan,” kata Khoirul Saleh.

Begitu pun sedekah politik, yang belakangan disamarkan sebagai bentuk lain politik uang. Yang diyakini turut menjadi penyebab tingginya biaya pesta demokrasi, serta menjadikan mereka yang menang sibuk memperkaya diri untuk membayar high cost yang dikeluarkan, daripada bekerja sesuai janji-janji yang diteriakkan saat kampanye.

Kondisi itu pula menjadi alasan Bawaslu Kabupaten Demak membentuk Desa Buko Kecamatan Wedung sebagai Desa Pengawasan. Yakni melibatkan masyarakat sebagai mitra Bawaslu, bersinergi menjadi pengawas partisipatif dalam mengawasi semua tahapan pemilu atau pemilihan.

Adapun target pencanangan desa anti-politik uang maupun desa pengawasan adalah merubah mindset masyarakat bahwa pemimpin yang dipilih adalah yang benar-benar berkualitas untuk kesejahteraan mereka kelak. Bukan pemimpin yang paling besar sebar-sebar ‘amplop’ atau bingkisan, yang notabene sifatnya sesaat.

Mengenai pemilihan Mojosimo Gajah sebagai Desa Anti-politik Uang, selain karena masyarakatnya yang aktif, juga karena tak lama akan digelar Pilkades pengganti antar waktu. “Harapannya rakyat memilih bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga bentuk tanggung jawab pada lingkungan dan tuhan. Semoga hak suara dipergunakan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan pemimpin yang amanah,” tandasnya. rie-yds

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here