SEMARANG (Jatengdaily.com)– Peneliti air sekaligus Direktur Amrta Institute for Water Literacy Amrta Instintute Nila Ardhianie mengemukakan pentingnya pengetatan kebijakan yang mengatur pengendalian eksplorasi air tanah.
Pasalnya, jika dibiarkan akan menjadi penyebab utama menurunnya permukaan tanah di Semarang dan daerah pesisir pantai lainnya.
Hal itu diungkapkan Nila pada saat menjadi salah satu narasumber di #NgeHamTam, ngebahas HAM bersama Tamu, yang diunggah di chanel YouTube Haris Azhar, edisi peringatan Hari Air Sedunia, yang jatuh pada 22 Maret 2001 dengan tema Hargai Air.
Dalam setiap perayaannya, Hari Air Sedunia diperingati dengan tema yang beragam. Tema yang diangkat pada tahun 2021 ini adalah Valuing Water atau menghargai air.
Nila menjelaskan bencana banjir di Tanah Air meraih porsi yang cukup besar yakni 36,5% dari total bencana alam yang terjadi dalam setahun terakhir. Kondisi ini, menurut penelitiannya bersama Konsorsium Ground Up merupakan dampak dari kerusakan alam, baik di wilayah hulu maupun hilirnya.
Dia menambahkan di wilayah hulu yang seharusnya menjadi daerah resapan air, saat ini banyak dibangun perumahan. Sementara di sisi hilir ekspoitasi air tanah besar-besaran dilakukan oleh para pengembang properti, perhotelan maupun industri yang menyebabkan penurunan permukaan tanah semakin parah.
“Kita melihat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banjir terjadi di mana-mana, dengan ketinggian air yang terus bertambah dan wilayah terdampak yang semakin luas. Bahkan di wilayah pesisir, tidak ada hujanpun air laut naik, semakin sering terjadi rob dengan cakupan wilayah terus bertambah. Pembangunan besar-besaran di wilayah esisir juga memperparah banjir di wilayah tersebut,” kata Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, ini.
Menanggapi hal itu, Nila menuturkan pengetatan kebijakan pengendalian eksploitasi air tanah penting dilakukan oleh semua stake holders terkait, agar amblesan permukaan tanah ini bisa diminimalkan.
Dia mencontohkan di Jepang pada tahun 60 an mengalami ambesan tanah luar biasa, diliat penyebabnya pengambilan air tahan yang berlebihan. Pemerintah akhirnya membuat aturan pelarangan secara bertahap.
“Yang tadinya pakai air tanah dialihkan pakai air permukaan seperti danau dan sungai, dan ternyata strategi itu berhasil dengan sangat baik. Tanah yang sudah ambles memang tidak bisa naik lagi, tetapi setidaknya itu bisa tetep ada di tingkatan itu,” jelasnya.
Senada diungkapkan narasumber lain, Peneliti di Konsorsium Groudn Up dari Universitas Gadjah Mada Wigke Capry mengatakan yang menarik, banjir di pesisir Semarang ini meningkat parah pada tahun ini. Dari cerita warga Semarang, sebelum dan setelah pandemi, banjir rob saat ini lebih lama surutnya dan ketinggian air juga meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Sebelum pandemi, rob terjadi sepekan sekali, paling lama 30 menit sudah surut, sejak Mei 2020 hampir setiap hari air laut masuk rumah. Jam 5 pagi mulai rob, air baru surut sekitar jam 07.00- 08.00 WIB. Artinya waktu surut lebih lama,” katanya.
Kondisi tersebut sampai membentuk kebiasaan baru di masyarakat setempat, yakni memindahkan kendaraan bermotor di daerah yang lebih tinggi di kampung itu pada sore menjelang malam. Selain itu juga mengamankan barang-barang dan perabot rumah agar tidak rusak atau hanyut terbawa banjir di pagi hari.
“Contoh di wilayah Tambak Lorok hanya sekitar 20 % warga yang menggunakan air PDAM, lainnya menggunakan air dari sumur artetis yang dikelola oleh seorang pengusaha. Berlangganan artetis lebih murah dibandingkan PDAM, menjadi alasannya. Meski mereka paham penggunakan air tanah menyebabkan amblesan maki parah. Mereka bahkan rela merenovasi rumah dengan budget sekitar Rp20 juta atau lebih, secara berkala untuk meninggikan lantai rumah agar tidak terkena rob,” ujarnya. She