Oleh: Ayu Lailal Barikha, S.Tr.Stat
Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan
KOTA Pekalongan merupakan wilayah dengan ketinggian tanah terendah dibandingkan dengan wilayah tetangganya seperti Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Kota Pekalongan berada pada ketinggian 5 meter di atas permukaan laut.
Rendahnya tanah ini turut andil sebagai penyebab rob yang kerap kali menyapa warga Kota Pekalongan. Banjir mencapai puncaknya pada bulan Februari 2021. Dilansir dari antaranews.com, banjir yang terjadi pada bulan Februari 2021 bahkan merendam 20 kelurahan di Kota Pekalongan dengan banjir terparah merendam Kelurahan Pasirkratonkramat, Tirto, Degayu, dan sebagian wilayah Panjang Baru.
Rata-rata ketinggian airnya pun mencapai 1 meter untuk wilayah dengan banjir parah. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2021 puncak banjir terjadi antara bulan Januari hingga Maret 2021. Pada tahun 2020, BMKG memprediksi Pekalongan menjadi wilayah dengan potensi rawan banjir menengah selama Januari 2022 hingga Maret 2022.
Warga Kota Pekalongan menjadi ‘familiar’ dengan banjir rob karena saat ini rob tidak hanya terjadi saat air laut mengalami pasang saja, tetapi juga terjadi ketika musim penghujan. Dampak yang ditimbulkan banjir rob juga tidak bisa dipandang sebelah mata.
Ratusan bahkan ribuan warga harus mengungsi tiap tahunnya karena banjir yang merendam rumah mereka. Kondisi rumah rusak, kendaraan bermotor rusak, barang elektronik seperti televisi dan kulkas rusak, kondisi lingkungan yang lembap, kesulitan mendapatkan air bersih juga menjadi beberapa dampak dari ganasnya banjir rob.
Di antara banyaknya dampak banjir rob, yang paling mencolok adalah dampak terhadap kondisi rumah. Rumah yang kerap kali terendam banjir rob kondisinya akan lebih mudah rusak. Tembok menjadi retak, kusen pintu dan jendela yang lapuk, hingga lantai rumah yang tenggelam.
Untuk mengatasi masalah ini tak jarang penduduk yang melakukan peninggian lantai rumah tanpa dilakukan peninggian atap sehingga rumah menjadi semakin pendek. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menjadikan bangunan-bangunan tersebut menjadi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). RTLH merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan kualitas fisik dan fasilitas rumah sehingga aspek fisiknya tidak memenuhi syarat sebagai tempat berlindung yang aman.
Dikutip dari Perkim, pada tahun 2015 terdapat 6.448 unit RTLH di Kota Pekalongan yang sebagian besar berada di Kecamatan Pekalongan Utara yang berbatasan langsung dengan laut dan sering menjadi wilayah banjir rob. Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, Pemerintah Kota Pekalongan segera mengambil langkah tanggap untuk mengatasinya seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan melakukan pemugaran RTLH.
Hasilnya dapat dilihat dari jumlah RTLH di Kota Pekalongan yang semakin berkurang. Dilansir dari jatengprov.go.id, hingga bulan November 2020 sudah ada 4.483 unit RTLH yang telah berhasil dipugar. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi penduduk Kota Pekalongan yang akhirnya dapat tinggal di rumah yang layak huni. Langkah ini patut diapresiasi karena Pemerintah Kota Pekalongan konsisten menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan taraf hidup warganya.
Program pemugaran RTLH dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dana yang seharusnya mereka gunakan untuk memperbaiki rumah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jika dilihat lebih jauh lagi, hal ini diduga memberikan dampak pada penurunan laju kemiskinan di Kota Pekalongan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan dari tahun 2020 ke tahun 2021.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan, penduduk miskin di Kota Pekalongan pada tahun 2019 sebanyak 6,60 persen dan pada tahun 2020 sebanyak 7,17 persen, atau dapat dikatakan penduduk miskinnya meningkat sebanyak 0,57 persen. Sedangkan pada tahun 2021 penduduk miskin Kota Pekalongan sebanyak 7,59 persen, atau dapat dikatakan dari tahun 2020 ke tahun 2021 penduduk miskinnya meningkat sebanyak 0,42 persen. Laju kemiskinan yang semakin menurun memberikan sinyal positif bahwa program-program yang dilakukan pemerintah semakin tepat sasaran sehingga taraf hidup masyarakat menjadi semakin baik.
Diharapkan program pemugaran RTLH tetap dilakukan untuk terus mengurangi jumlah RTLH di Kota Pekalongan dan dapat mengurangi laju kemiskinan di Kota Pekalongan. Pembangunan tanggul untuk mengurangi debit air yang masuk ke permukiman warga juga dapat menjadi salah satu alternatif solusi mengatasi banjir rob di Kota Pekalongan. Jatengdaily.com-st
