SEMARANG (Jatengdaily.com)– Banjir merupakan persoalan klasik yang mendera sejumlah wilayah di Indonesia. Termasuk Jateng, Jabar, Jatim dan Aceh, yang merupakan empat wilayah paling banyak mengalami bencana.
Momen banjir mengalami frekuensi peningkatan dua kali lipat setiap 50 tahun. Jika Jakarta, dulu 4 kali dalam setahun banjir, kini bisa mencapai 10 kali terjadi. Hal ini, terjadi sejak tahun 1960-an.
Begitu juga yang terjadi di sejumlah kota di empat wilayah tersebut dan banyak kota di Indonesia.
Demikian dikatakan oleh Bosman Batubara, Konsorsium Ground Up – IHE Delft Institute for Water Education, Universitas of Amsterdam, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Amrta Institute dan Kruha, dalam Obrolan santai Mongabay Indonesia yang dipandu oleh Akita Verselita, Jumat (12/3/2021) malam, bertemakan Banjir di Indonesia apa yang salah dengan tata kelola.
Bosman menambahkan, banjir bukan karena semata ada peningkatan curah hujan, namun memang terjadi karena faktor lingkungan yang mengalami perubahan ekologis akibat eksploitasi perubahan tata guna lahan.
”Amblesan tanah tak bisa dikontrol lagi di sejumlah wilayah. Tak sedikit krisis banjir dihasilkan dari proses penciptaan kota yang berujung pada banjir, macet, dan polusi akibat dari motivasi mencari keuntungan atau eksploitasi perkotaan (wilayah), terkait tata ruang, dan juga termasuk imbas urbanisasi,” jelasnya.
Menurutnya, terkait rencana pemindahan Ibu Kota di Kalimantan Timur, justru membuat ada ruang baru yang bisa dieksploitasi, sehingga tak menyelesaikan masalah karena Jakarta yang sudah penuh. Namun sebaliknya makin membuat parah banjir di sejumlah wilayah.
Pengamat dan praktisi lingkungan Konsorsium Ground Up – IHE Delft Institute for Water Education, Universitas of Amsterdam, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Amrta Institute dan Kruha, Nila Ardhianie melihat banjir dari sudut lain.
Menurutnya, kondisi banjir sendiri secara umum adalah karena sungai yang tak mampu menampung air, sehingga meluber. Juga karena curah hujan yang tinggi di daerah atas, yang menyebabkan daerah di bawah tak mampu menampung air. Sedangkan faktor lain, adalah banjir dari air laut.
Nila Ardhianie mengatakan, beberapa penyebab banjir adalah adanya amblesan muka tanah di sejumlah wilayah pesisir karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Seperti di Kota Semarang, Pekalongan dan kota lainnya di wilayah pesisir.
Ini misalnya, dari penelitian yang dilakukan konsorsium Ground up 2021 yang diteliti dari enam daerah di Kota Semarang. Di mana di wilayah tersebut, penggunaan air tanah berlebihan. Air tanah langsung digunakan tanpa ada pengolahan, sehingga penggunaan air tanah yangh berlebihan menyebabkan banjir.
Di satu sisi, penggunaan air tanah makin tinggi, karena pelayanan air dari pemerintah setempat yang kurang baik, sehingga masyarakat menggunakan air tanah untuk kehidupannya.
”Kondisi ini menyebabkan tanah ambles, bahkan lebih 50% wilayah di Kota Semarang mengalami ambles. Ini misalnya, amblesan tanah di rumah pompa Kali Semarang hampir 70 cm. juga rumah-rumah di Kota Semarang yang tingginya tidak normal akibat bangunan ambles karena land subsidence. Ini juga seperti Mercusuar Willem III Semarang di daerah Pelabuhan yang ambles, juga masjid Layur Semarang yang pada 2007 yang masih dua lantai, kini hanya satu lantai,” jelasnya.
Amblesan tanah menurutnya, meningkatkan potensi rob. Penelitian terbaru, sudah ada 112 kabupaten kota yang rob. Imbas dari amblesnya permukaan tanah, adalah warga yang tinggal di dekat pantai mengalami rob yang makin tinggi dari tahun ke tahun, kesulitan air bersih, dan mereka menggunakan air tanah dalam, sehingga amblesan tanahnya makin tinggi,” jelasnya.
Ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal itu. Diantaranya, pemerintah perlu mengembangkan insentif bagi penggunaan air permukaan dan disinsentif bagi penggunaan air tanah, pengembangan sistem peringatan dini, dan demokratisasi infrastruktur, juga penanganan dari hulu ke hilir dengan baik. she