Oleh: Ratna Selfiana
Statistisi Mahir pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan
PESISIR Jawa Tengah pernah berjaya sebagai penghasil produk perikanan besar di Indonesia pada dekade 90-an. Letak beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Samudra Hindia.
Kondisi geografis ini seharusnya bisa membawa Jawa Tengah untuk mengoptimalkan potensinya di sektor perikanan. Akan tetapi faktanya produksi ikan tangkap di Jawa Tengah mengalami tren menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS tercatat bahwa selama tahun 2020 produksi ikan yang dijual di 82 TPI aktif di Jawa Tengah ada sebesar 214,54 ribu ton ikan. Apabila dibandingkan dengan data sepuluh tahun yang lalu produksi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Tengah bisa mencapai 914,46 ribu ton selama setahun di tahun 2011.
Menurut pengakuan beberapa nelayan dan tengkulak ikan, salah satu penyebab menurunnya produksi ikan adalah karena berkurangnya jumlah kapal besar yang melakukan bongkaran hasil tangkapan di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa Tengah. Dengan adanya Permen KKP No 58 Tahun 2020, banyak aturan yang dirasa merugikan dan mempersulit para pemilik kapal besar dan nelayan kecil.
Salah satunya tentang sistem zona penangkapan ikan, hal ini terkait dengan diberlakukannya kawasan konservasi perairan yang dilindungi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Dengan adanya aturan ini menyebabkan para nelayan harus berlayar lebih jauh. Untuk menghemat bahan bakar, sejumlah pemilik kapal besar mencari solusi dengan melakukan bongkaran di pelabuhan yang terdekat dengan wilayah penangkapan ikan. Selama ini para pemilik kapal besar dari Jawa Tengah banyak melakukan bongkaran kapal dan lelang hasil tangkapan di daerah Banyuwangi dan Muara Karang.
Penyebab lain dari menurunnya potensi perikanan tangkap di beberapa wilayah Jawa Tengah adalah karena abrasi pantai diwilayah pesisir Laut Jawa. Abrasi pantai ini pada umumnya menyebabkan terjadinya pendangkalan alur sungai yang mengakibatkan kapal-kapal nelayan kesulitan untuk berlabuh dan memasuki sungai. Pendangkalan juga terjadi di laut yaitu di sekitar dermaga atau pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan kapal nelayan keluar masuk pelabuhan.
Menurunnya produksi ikan di Jawa Tengah, berdampak pada pendapatan pedagang ikan dan pengusaha industri pengolahan hasil perikanan. Pengusaha industri ikan asin di Kota Pekalongan misalnya, akhir-akhir ini mereka sangat sulit untuk mendapatkan bahan baku dari TPI Pekalongan, kalaupun ada harganya sangat luar biasa mahal, sedangkan harga ikan asin sendiri tidak akan laku jika dijual dengan harga yang tinggi di pasaran.
Para pengusaha ini harus memutar otak dengan cara membeli bahan baku dari pedagang di luar Kota Pekalongan yang harganya relatif lebih murah. Jika permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya solusi, para pengusaha ini lama-lama akan gulung tikar dan berdampak pada masyarakat yang statusnya sebagai buruh usaha ikan asin, mereka akan kehilangan lapangan pekerjaan.
Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa upaya penanganan jangka pendek untuk mengurangi abrasi yang terjadi di pesisir utara Jawa Tengah dengan membatasi eksploitasi air tanah dan sebagai gantinya menyediakan air bersih melalui pelayanan air minum atau PAM.
Upaya jangka pendek lainnya adalah dengan pembangunan jalan tol yang terintegrasi dengan tanggul dan kolam retensi. Tanggul dan kolam dimaksudkan untuk menampung air laut ketika debit maksimum datang, kemudian perlahan mengalirkannya kembali ke laut ketika debit sudah kembali normal dengan sistem pompa.
Salah satu solusi yang ditawarkan oleh para nelayan kepada pemerintah daerah untuk menangani pendangkalan lumpur di muara suangai dan laut adalah dengan melakukan pengerukan. Apabila muara sudah dikeruk kemungkinan kapal cakalang yang selama ini melakukan lelang di luar daerah Jawa Tengah akan masuk kembali ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Jawa Tengah.
Selain itu juga perlu dibangun penahan gelombang agar mempermudah proses berlabuh kapal-kapal nelayan. Selain perbaikan sarana fisik pelabuhan dab TPI, perlu juga solusi berupa kemudahan perijinan untuk layar dan sandar kapal-kapal nelayan dari dan menuju pelabuhan. Sebenarnya solusi-solusi ini tidak hanya menguntungkan nelayan tapi juga akan meningkatkan roda perekonomian sektor perdagangan, pabrik es, pengolahan ikan, pergudangan, transportasi pengangkutan barang, maupun kegiatan ekonomi yang lain.Jatengdaily.com-st
