SEMARANG (Jatengdaily.com) -PT Dharma Lautan Utama (DLU) menggelar kampanye keselamatan Menyambut Hari Nusantara dan juga menghadapi angkutan Nataru di MG Setos hotel Semarang, Selasa (12/12).
Mengusung tema “Sosialisasi dan simulasi dalam penanganan muatan berbahaya dan barang ilegal, guna menunjang keselamatan pelayaran”, acara diikuti oleh para mitra usaha ekspedisi Semarang. Turut hadir para narasumber antara lain KNKT, DLU, Ksop dan Otoritas Bandara wilayah 3
Direktur Utama PT. Dharma Lautan Utama, Drs. Ec. Erwin H. Poedjono mengatakan, acara Kampanye Keselamatan ini merupakan hal rutin yang pihaknya selenggarakan. Kali ini bertepatan dengan menyambut Hari Nusantara tahun 2023, sekaligus menyambut Angkutan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024.
Acara Kampanye Keselamataan Angkutan Laut kali ini, diselenggarakan selama dua hari. Hari kedua adalah acara Sosialisasi Keselamatan Angkutan Laut yang kami selenggarakan di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Acara ini diselenggarakan karena dilatar belakangi dengan masih sering terjadinya kecelakaan kapal yang disebabkan oleh muatan yang dibawa oleh kendaraan.
Muatan ekpedisi yang bersifat heterogin, serta belum tersosialisasinya secara masif tekait barang-barang yang masuk kategori IMDG serta tatacara pengemasan dan penyusunan didalam kendaraan dan juga penataan di kapal, menyebabkan kejadian kecelakaan tersebut terjadi secara berulang.
“Kami selaku operator kapal menginginkan hal ini tidak terjadi lagi dikemudian hari. Tentu saja ini menjadi tugas bersama kita semua untuk mewujudkan hal tersebut, sebagaimana tag line yang selama ini kita dengar bersama bahwa Keselamatan Merupakan Tanggung Jawab Kita Bersama,” imbuhnya.
Drs. Ec. Erwin H. Poedjono menambahkan, dalam mewujudkan terciptanya keselamatan angkutan laut, ada beberapa elemen yang terlibat, yang disebut sebagai “Stake Holder Keselamatan Transportasi Laut’. Terdiri dari unsur langsung, unsur tidak langsung maupun unsur penunjang lainnya.
“Sebagai unsur langsung adalah regulator, fasilitator dalam hal ini adalah kepelabuhanan, operator pelayaran dan konsumen, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjaga keselamatan pelayaran. Jika salah satu saja tidak bisa bisa menjalankan peran secara baik, maka terjadinya kecelakaan laut tinggal menunggu waktu,” imbuhnya.
Selain terkait muatan barang berbahaya, ia juga mengingatkan potensi bahaya yang setiap saat mengancam, yang disebabkan oleh muatan kendaraan, yaitu kendaraan yang over dimension dan over loaded (ODOL), yang menjadi dominasi penyebab kejadian kecelakaan laut berupa kapal tenggelam ataupun terbalik.
“Hingga kini penegakan aturan tersebut juga belum jelas. Seperti kita ketahui bersama bahwa kendaraan yang ODOL ini selain juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pada transportasi laut, juga menjadi penyebab terjadinya beberapa kecelakaan pada transportasi darat. Dan ketika terjadi kecelakaan, maka kerugian tidak hanya terjadi pada satu pihak saja, tetapi juga industri akan menerima dampak kerugian tersebut,” ujarnya.
Ia berharap, Kampanye Keselamatan ini tidak hanya menjadi sebuah acara rutinitas saja, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan pembenahan selurun stake holder, terkait tugas dan fungsinya masing-masing dalam mewujudkan terciptanya keselamatan transportasi laut.
“Mari kita sama-sama introspeksi dengan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan guna mewujudkan keselamatan pelayaran. Kami tidak akan bisa jalan sendiri dalam mencapai tujuan tersebut, tetapi juga harus bergandengan tangan dengan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya keselamatan pelayaran.
Sementara itu Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono dalam sambutannya mengatakan, masyarakat Indonesia masih belum menyadari bahwa aspek keselamatan dalam bertransportasi sangat penting. Mereka baru menyadarinya ketika terjadi musibah atau kecelakaan.
Bahkan terkadang sering juga menganggap bahwa kecelakaan adalah nasib jelek yang menimpa orang yang terkena musibah itu.
“Padahal keselamatan pelayaran itu tanggung jawab dan kesadaran bagi semua pihak, mulai dari Kementerian Perhubungan, perusahaan pelayaran, nakhoda, perusahaan logistik, masyarakat, dan bahkan termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kepolisian, dan banyak instansi lagi,” kata Soerjanto. She
