DEMAK (Jatengdaily.com)- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong penyelesaian pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak seksi 1 Semarang/Kaligawe-Sayung sepanjang 10,64 Kilometer (km) yang menjadi porsi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Diharapkan dengan pembangunan jalan tol dan tanggul laut ini, permasalahan banjir dan rob dapat teratasi, khususnya pada daerah Kaligawe-Sayung yang telah mengakibatkan kerugian ekonomi cukup signifikan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Abram Elsajaya Barus, mengatakan bahwa Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 berfungsi untuk mengatasi permasalahan banjir dan rob dengan cara membendung air sebagai sistem polder, yaitu metode pengendalian banjir rob dengan pembangunan tanggul laut yang dilengkapi dengan kolam retensi, pompa, pintu air dan sistem drainase regional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pengelolaan air.
“Sistem polder ini akan terintegrasi dengan tanggul yang dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana dan menjadi satu kesatuan sistem yang berfungsi untuk me-manage banjir dan rob,” kata Abram saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI di Kabupaten Demak, dilansir dari laman Kemenpupr, Sabtu (21/1/2023).
Jalan Tol Semarang-Demak yang membentang sepanjang 26,95 km dibangun dalam 2 Seksi melalui skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Dukungan Pemerintah (Viability Gap Fund / VGF). Untuk Seksi 1 sepanjang 10,64 km yang merupakan porsi Pemerintah, telah dilaksanakan kontrak dengan lingkup 3 paket pekerjaan yang meliputi, Paket 1A pekerjaan untuk Peninggian Jembatan Kaligawe, Elevated Freeway, dan Pile Slab; Paket 1B terdapat pekerjaan Tanggul Laut dan Main Road, On/Off Ramp, Jembatan Kali Babon dan Sayung, serta Rest Area dan Gerbang Tol; kemudian Paket 1C yakni pembangunan Kolam Retensi Terboyo (± 189 Ha) dan Sriwulan (± 28 Ha), Rumah Pompa Terboyo dan Sriwulan.
Sedangkan Seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,31 km dikerjakan melalui Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak, telah beroperasi sejak Januari 2022 dengan anggaran sebesar Rp4,3 triliun.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI selaku ketua tim Kunker, Roberth Rouw, mengatakan bahwa kunjungan kerja Komisi V DPR RI kali ini, terkait upaya penanganan banjir dan rob di pesisir Pulau Jawa, khususnya pada wilayah Kabupaten Demak yang tentunya akan berpengaruh kepada penurunan kualitas hidup masyarakat, “untuk itu kami dari Komisi V meminta kepada Kementerian PUPR dan Perhubungan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak, agar masalah banjir dan rob dapat teratasi,” tuturnya.
Sementara Bupati Demak, Eisti’anah, menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan banjir dan rob kawasan pesisir Demak, tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemkab Demak. Namun dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing, “dengan kedatangan kunjungan Komisi V, diharapkan bisa membantu permasalahan banjir rob yang ada di kabupaten Demak,” harapnya.
Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Bob Arthur Lombogia, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Muhammad Adek Rizaldi, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Wida Nurfaida, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III Salahudin Rasyidi, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah Yanuar Munalait, dan Kepala Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Rogydesa. she
