in

1.047 Mahasiswa jadi Korban TPPO di Jerman, Edy Wuryanto Minta KBRI Ikut Memantau

Anggota Komisi IX DPR Dr Edy Wuryanto berbincang dengan tenaga kesehatan pada suatu acara. Foto:dok

JAKARTA (Jatengdaily.com) – Sebanyak 1.047 mahasiswa menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus program ferine job ke Jerman. Program ini dijalankan 33 universitas Indonesa dan perusahaan perekrut mengklaim bahwa program ini masuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Menanggapi kasus ini, anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta agar hal ini menjadi atensi dan dilakukan perbaikan di berbagai sisi.

“Ini sangat saya sayangkan karena melibatkan kampus atau kampus tidak berhati-hati dalam memilih perusahaan untuk kerja sama,” kata Edy.

Terdapat 33 universitas yang mahasiswanya ikut dalam program dengan modus ferine job ini menurutnya perlu didalami. Jumlah mahasiswa yang menjadi korban juga tidak bisa dibilang sedikit. Terutama terkait motif dan apakah ada indikasi kesengajaan.

Edy meyakini ada motif mencari keuntungan dalam kasus ini. “Kalau melihat yang terlibat ini adalah orang yang berpendidikan dan pasti tahu soal TPPO,” kata Legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini.

Menurut Edy, mahasiswa dengan mudah tertarik mengikuti program ini karena disampaikan langsung oleh dosen atau orang-orang di kampusnya. Sehingga tidak terpikirkan bahwa nantinya mahasiswa ini menjadi korban TPPO. “Ini memalukan kita di saat Indonesia tengah berupaya agar tenaga kerjanya bisa masuk ke bursa kerja Eropa,” imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan ini meminta adanya perhatian serius. Pemagangan ternyata bisa dijadikan modus TPPO. Tim gugus tugas TPPO diminta untuk memelototi pemagangan ke luar negeri. “KBRI juga harus memantau dan harus verifikasi WNI yang masuk ke luar negeri. Jika ada yang mencurigakan, segera bergerak. Jangan sampai ada kasus baru melaporkan,” ucapnya.

Edy juga menyebut Kementerian Tenaga Kerja harusnya tahu terkait program pemagangan ini. Sebab surat permohonan pemagangan ke luar negeri ini harus ditujukan Dirjen Binalattas, Kemenaker. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/men/v/2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri.

Dalam aturan ini memang lembaga pendidikan boleh mengajukan izin penyelenggaraan pemagangan ke luar negeri. “Harus dilakukan verifikasi lapangan dan jika tidak ada masalah izin akan diberikan setelah 14 hari kerja,” ucapnya.

Dia meminta agar seluruh mahasiswa yang menjadi korban dapat dipulangkan oleh negara. Selanjutnya penegakan hukum harus berjalan. “Saya berharap kasus ini ditelusuri apakah melibatkan universitas atau pihak-pihak di pemerintahan,” ungkap Edy.

Upaya selanjutnya yang harus dilakukan adalah memulihkan hubungan dengan Jerman agar ke depan WNI dapat bekerja di sana dengan lebih baik. St

Written by Jatengdaily.com

Nekad Main Judi Saat Ramadhan, Tiga Warga Kajen Ditangkap Polisi

SIG Tanam Lebih dari 500 Ribu Pohon di Lahan Pascatambang Pabrik Tuban