in

Sertipikat Elektronik untuk (si)apa?

Oleh: Bramantio, S.H

Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Wondama

DALAM rangka menuju institusi yang berstandar dunia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai melakukan Transformasi Digital dalam kegiatan pelayanan secara bertahap. Selaras dalam memasuki era revolusi industri 4.0 yang dalam penerapannya sarat dengan penggunaan teknologi digital, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta mempermudah manusia dalam menajalani aktivitas sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN secara serius menindaklanjuti era revolusi industri 4.0 serta menuangkannya dalam visi dan misi Tahun 2020-2025, yaitu Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan.

Perwujudan Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan dilakukan dari yang awalnya merupakan pelayanan secara manual menjadi elektronik. Kementerian ATR/BPN, secara nyata mulai menerapkan pelayanan elektronik dimulai dari pendeklarasian Kantor Pertanahan Elektronik yang mana hingga awal Bulan Mei 2024 (6/5/2024) sebanyak 28 Kantor Pertanahan telah siap menjadi Kantor Pertanahan Elektronik. Selanjutnya, bentuk sertipikat yang awalnya berbentuk lembaran nantinya akan diringkas menjadi hanya 1 lembar dan disebut sebagai Sertipikat Elektronik.

Salah satu yang menjadi latar belakang munculnya Sertipikat Elektronik adalah berbagai kejadian yang dialami oleh beberapa Kantor Pertanahan di Indonesia, beberapa diantaranya adalah kebakaran yang dialami Kantor Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah serta Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.

Kemudian terdapat pula kejadian bencana alam berupa banjir yang dialami oleh Kantor Pertanahan Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan dan Bencana Tsunami yang dialami oleh sebagian besar Kantor Pertanahan di bawah Kantor Wilayah Aceh. Adanya kejadian yang diakibatkan oleh faktor alam maupun Human Eror mengakibatkan dampak yang besar berupa rusaknya arsip serta dokumen yang dikelola oleh Kantor Pertanahan setempat.

Dampak yang terjadi tentunya mengakibatkan terhambatnya kegiatan pelayan terhadap masyarakat. Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mulai menerapkan penerbitan Sertipikat Elektronik, dan sejak tahun 2023 memulai penerbitan Sertipikat Elektronik dari mulai Barang Milik Negara atau tanah milik pemerintah kemudian di tahun 2024 mulai menerapkan dalam penerbitan dalam rangka Program Strategis Nasional yakni kegiatan Redistribusi Tanah serta mulai tanggal 1 Juni 2024 akan diikuti oleh kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Apa itu Sertipikat Elektronik?
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendafaran Tanah, yang dimaksud Sertipikat Elektronik adalah sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik.

Sertipikat Elektronik sendiri secara fisik mempunyai perbedaan yang sangat berbeda dengan sertipikat analog yang sebelumnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang mana jika sebelumnya Sertipikat berbentuk semacam blanko dengan isian beberapa lembar yang di dalamnya terdapat berbagai penjelasan mengenai nama pemilik, asal hak, nomor hak, nomor surat ukur, nomor peta bidang hingga gambar peta, maka pada Sertipikat Elektronik maka isian tersebut lebih diringkas namun tidak mengesampingkan konteks fundamental dari status kepemilikan, jenis Hak Atas Tanah serta isian pemegang hak dari Sertipikat tersebut.

Secara fisik, Sertipikat Elektronik hanya satu lembar yang secara garis besar di dalamnya menggunakan single identity yaitu menggunakan satu Nomor Identifikasi Bidang (NIB), serta menggunakan QR Code yang berisi tautan yang di dalamnya terdapat penjelasan lengkap mengenai isi dari sertipikat tersebut dan dimaksudkan agar dapat memudahkan masyarakat selaku subjek pemegang hak untuk mengakses langsung dokumen elektronik.

Pada Sertipikat Elektronik tanda tangan yang digunakan adalah tanda tangan elektronik, berbeda pada sertipikat analog yang masih menggunakan tanda tangan manual sehingga ada celah kemungkinan untuk dipalsukan, maka pada sertipikat elektronik sudah menggunakan tanda tangan elektronik yang tentunya tidak dapat dipalsukan.

Sertipikat Elektronik sendiri diberikan kepada pemegang hak/nazhir melalui sistem elektronik, yang mana nantinya pemegang hak/nazhir tersebut terlebih dulu diberikan Akun Pertanahan pada sistem elektronik untuk mengakses sertipikat elektronik. Kemudian akan timbul pertanyaan siapa saja yang mendapat akun tersebut? Tentunya Akun Pertanahan diberikan kepada para pemegang hak baik mulai dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian, Pemerintah Daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Hukum hingga perorangan.

Maksud dari Akun Pertanahan adalah akun tunggal yang digunakan sebagai identitas kepemilikan tanah secara individual atau kepemilikan tanah secara bersama yang dalam hal ini dapat diakses dan didaftarkan melalui aplikasi “Sentuh Tanahku”. Selain dari sistem elektronik, nantinya pemegang hak diberikan salinan resmi Sertipikat Elektronik dengan menggunakan kertas dengan spesifikasi khusus yang diterbitkan oleh Peruri.

Sertipikat Elektronik memberikan banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi Kementerian ATR/BPN maupun terhadap para pemegang hak itu sendiri. Adanya Sertipikat Elektronik menghindarkan dari resiko rusak karena terbakar, hilang ataupun pencurian pada dokumen fisik, karena dokumen dalam Sertipikat Elektronik disimpan di dalam sebuah sistem elektronik sehingga dapat lebih menjamin keamanan dari dokumen tersebut.

Selain itu dalam penerapan dilakukan melalui proses serta ditanda tangani oleh pejabat melalui tanda tangan elektronik, sehingga lebih mempercepat dalam proses layanan serta terhindar dari resiko pemalsuan karena terjaminnya otentifikasi data. Sedangkan bagi pemegang hak, Sertipikat Elektronik dapat memudahkan pemegang hak/nazhir untuk mengkases data secara real time kapan saja dan dimana saja. Selain itu, hal ini memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelayanan serta produk pertanahan melalui media elektronik yang sejalan dengan era keterbukaan informasi yang juga digalakan oleh pemerintah.

Di dalam pelaksanaan proses alih media dalam rangka Sertipikat Elektronik, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan sebagai pelaksana. Kendala yang di hadapi secara eksternal maupun internal, faktor eksternal yang dihadapi adalah mengenai kesiapan dari masyarakat sebagai pemegang hak, PPAT, serta Jasa Keuangan mengenai perubahan dari Sertipikat analog menjadi Sertipikat Elektronik.

Kemudian akan ada pertanyaan atau keraguan dari pemegang hak dari yang awalnya berbentuk blanko beberapa lembar menjadi hanya satu lembar dan bahkan diakses melalui perangkat elektronik, selain itu kendala lain adalah tidak semua subyek pemegang hak memiliki perangkat untuk mengakses Sertipikat Elektronik tersebut, terlebih bagi masyarakat di pelosok yang masih banyak belum mempunyai gawai atau perangkat elektronik dan adanya kendala sinyal untuk mengakses.

Dalam menghadapi kendala tersebut, Kantor Pertanahan harus lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengertian, manfaat termasuk juga keunggulan dari Sertipikat Elektronik. Tentu bukan hal mudah untuk itu, namun dengan segala sumber daya yang ada serta kemudahan dalam hal komunikasi melalui media sosial, di harapkan semua Kantor Pertanahan dapat memberikan bentuk sosialisasi yang menarik serta meningkatkan kreativitas dalam hal penyampaian kepada masyarakat.

Sedangkan kendala internal yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan adalah kesiapan dari SDM yaitu pegawai Kantor Pertanahan serta kesiapan data baik Buku Tanah Maupun Surat Ukur yang menjadi Arsip dan Warkah dalam rangka alih Media Elektronik. Solusi yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan mengenai SDM adalah dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang di lakukan Kementerian ATR/BPN, agar adanya kesamaan persepsi mengenai kesiapan Kantor Pertanahan terlebih setelah dideklarasikannya beberapa Kantor Pertanahan Elektronik di Seluruh Indonesia.

Pertanyaan terakhir adalah kenapa Sertipikat Elektronik? Sertipikat Elektronik muncul sebagai hasil dari bentuk adaptasi Kementerian ATR/BPN dalam era revolusi industri 4.0 serta menjawab keresahan yang timbul dari masyarakat tentang adanya permasalahan yang timbul karena adanya celah dari penerbitan Sertipikat Analog.

Salah satu tujuan Sertipikat Elektronik termasuk didalamnya adalah meminimalisir dan pencegahan terhadap kejahatan pertanahan, munculnya mafia tanah pun ada dikarenakan penerbitan sertipikat sebelumnya yang masih berupa sertipikat analog masih mudah untuk dipalsukan termasuk tanda tangan pejabat di dalam Sertipikat tersebut.

Dalam pelaksanaannya pun masih banyak kendala yang dihadapi baik dari Kantor Pertanahan maupun mengenai kepercayaan masyarakat mengenai kualitas serta keamanan data dari sistem elektronik yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN, namun kendala ini lah yang harus dijawab oleh Kementerian ATR/BPN dan dapat dijadikan sebuah tantangan mengingat Transofrmasi Digital Pelayanan Pertanahan merupakan sebuah lompatan besar yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN yang berpengaruh pada seluruh pelayanan pertanahan di masa depan. Jatengdaily.com-st

Written by Jatengdaily.com

Mahasiswa Prodi Pariwisata USM KKL ke Disbudpar Banyuwangi

Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024, Semen Gresik Ajak Puluhan Karyawan Ikuti Aksi Bike to Work