SEMARANG (Jatengdaily.com)- Komunitas pengemudi truk menyelenggarakan kegiatan pertemuan dan deklarasi bersama.
Dalam acara yang berlangsung di Rumah Makan Bu Mamik Jl. Ambarawa – Magelang Jateng tersebut diinisiasi oleh Ketua Aliansi Pengemudi Indonesia (API) Jateng Suroso. yang diikuti oleh beberapa ketua komunitas sopir truk lintas Provinsi seperti Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Sumatera dan Ketua komunitas lintas Kalimantan.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk merefress kesamaan visi pasca audensi komunitas pengemudi truk dengan pemerintah pusat di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tanggal 24 Juni 2024 lalu yang menghasilkan kesepakatan dalam menyikapi program pemerintah menuju Zero Over Dimension Over Loading (ODOl) 2027.
Hadir dalam pertemuan tersebut Dirlantas Polda Jateng Kombes Pratama Adhyasastra sebagai narasumber untuk memberikan edukasi dan apresiasi terhadap para pengemudi truk, sopir angkutan barang, serta perwakilan asosiasi pengemudi yang hadir untuk terus berkomitmen dalam menerapkan aturan dimensi dan muatan kendaraan yang telah ditetapkan pemerintah.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan ODOL yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan fatal di jalan raya.
Suroso sebagai penyelenggara dan tokoh Aliansi Pengemudi Independen (API) bersama komunitas audensi 24 Juni 2024 berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan dan status profesionalitas pengemudi hingga sepakat mendukung dan mengawal program pemerintah menuju Zero ODOL 2027. Mereka juga menegaskan tak akan menggelar aksi mogok kerja.
”Hari ini kita untuk deklarasi mengukuhkan bahwa kita API tetap akan mengikuti program pemerintah, kita akan mendukung dengan keselamatan transportasi, keselamatan di jalan. Kita tidak akan ada lagi mogok-mogok kerja, karena apa kita sudah ditanggapi, tinggal kita menunggu regulasi-regulasi dari pemerintah terkait dengan adanya nasib pengemudi,” kata Suroso.
Suroso menegaskan bahwa API tetap akan mensupport program pemerintah dengan keselamatan bertransportasi. ”Kita tetap akan mendukung program Pak Kakorlantas tentang keselamatan bertransportasi. Intinya seperti itu dari API tetap sepakat mendukung tidak akan ada mogok kerja lagi. Kita akan mendukung tentang keselamatan bertransportasi di jalan,” tegasnya.
Selain itu, dia juga berharap pemerintah akan memberikan tarif batas bawah dan untuk regulasi kesejahteraan pengemudi dan perlindungan secara hukum.
”Bilamana kita ada permasalahan ini, ada wadah dari pemerintah. Jadi saat ini pengemudi itu tidak ada rumah untuk siapa yang akan membela bilamana kita bermasalah dengan hukum, karena di jalan itu saat ini pengemudi yang selalu serba salah,” pungkasnya.
Dirlantas Polda Jateng Kombes Pratama Adhyasastra mengatakan, ini salah satu langkah bagus yang diperjuangkan oleh Suroso, API dan tokoh komunitas nasional lainnya.
”Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa memperjuangkan para operator dalam hal ini pengemudi dapat mebuahkan hasil positif untuk kesejahteraan keluargannya. Dengan deklarasi ini, apirasi yang mereka suarakan karena tidak lewat perwakilan lagi sudah sampai kepada yang mengambil keputusan,” katanya.
Dirlantas juga berharap langkah ini akan menjadi tujuan akhir daripada perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman di API. “Mudah-mudahan akan menciptakan satu suasana iklim angkutan transportasi yang besar ini akan membawa kepada satu tujuan kita yaitu keamanan, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas”, pungkasnya.
Berikut kesamaan visi yang dideklarasikan Aliansi Pengemudi Independen bersama komunitas yang tergabung dalam audiensi 24 Juni 2025 sebagai bentuk dukungan dan pengawal program menuju Zero ODOL 2027: komitmen memperjuangkan kesejahteraan dan status profesionalitas pengemudi sebagai profesi yang dihormati, sepakat mendukung dan mengawal program pemerintah menuju Zero ODOL 2027 sesuai hasil audensi tanggal 24 Juni 2025, Menolak segala bentuk aksi yang memanfaatkan dan mengatasnamakan aspirasi pengemudi, komitmen menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas sebagai bentuk dukungan pembangunan perekonomian nasional.
Sebelumnya pada hari Senin (23/06/2025) lalu, ribuan sopir truk menggelar aksi demo serentak dibeberapa kota pulau Jawa, Bali dan NTB serta Sumatera memprotes penertiban dan penindakan truk ODOL dan menuntut merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memenuhi asas keadilan sosial bagi para sopir dan stakeholder lainnya, meminta pembentukan Lembaga Pengawas Independen untuk pengawasan pelaksanaan UU, Penindakan tegas terhadap pelanggaran ODOL, terutama dari pemilik barang dan perusahaan angkutan umum, penetapan standar tarif angkutan barang yang adil, penyediaan fasilitas peristirahatan dan terminal barang yang lengkap dan aman.
Setelah Aksi demo yang berlangsung damai ini, Aliansi Pengemudi Independen bersama beberapa komunitas sopir Nusantara dari Jatim, Jateng, Jabar, DKI Jakarta, Sumatera, NTB dan lainnya melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kemenhub dan Korlantas Polri di Kantor Kemenhub pada tanggal 24 Juni 2025 yang menghasilkan kesepakatan tidak ada penindakan kendaraan ODOL selama berjalannya proses menuju Zero ODOL 2027 dan keterbukaan Pemerintah untuk menerima masukan dari para pengemudi sebagai dasar pertimbangan pembuatan UU maupun regulasi yang berkeadilan dan manfaat bagi para pihak terkait. she