SEMARANG (Jatengdaily.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah sebagai leading sektor pembangunan ranah kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas untuk bagaimana kebijakan yang dilakukan semaksimal mungkin mampu berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Di antara beberapa indikator sejauhmana keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh DKP di antaranya merupakan hasil rilis yang dikeluarkan oleh BPS. Oleh karenanya kedua institusi ini merasa perlu untuk duduk bersama memahami beberapa indikator tersebut. Bagaimana indikator dihitung dan komponen apa saja yang menjadi pembentuknya.
Selanjutnya pada bagian mana DKP mampu menerjemahkan angka tersebut ke dalam kebijakan yang harus dilakukan. Pada bagian mana variabel-variabel yang perlu mendapat perhatian lebih untuk dilakukan intervensi serta mana yang perlu dipertahankan.
Hal tersebut disampaikan Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendy, di ruang kerjanya ketika menerima kehadiran beberapa tim teknis dari BPS Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 19 Juni 2025.
“Alhamdulillah angka kemiskinan kita di Jawa Tengah telah masuk pada satu digit. Harapannya akan terus menurun dengan kontribusi semakin meningkatnya kesejahteraan nelayan dan petani ikan oleh kebijakan tepat yang diambil DKP. Oleh karenanya DKP merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam berbagai indikator yang mengarah pada gambaran tingkat kesejahteraan penduduk, dalam hal ini nelayan dan petani ikan ” katanya.
Bersama Ketua Tim Industri dan Pertanian, Sri Diastuti, dari BPS hadir di antaranya Wisnu Nurdianto, Subuh Sukmono Putro, Tri Karjono serta Panular Dinu sebagai Statistisi Ahli Madya dan tim yang menangani penghitungan indikator Nilai Tukar Perikanan/Nelayan, PDRB dan tim teknis survei sub sektor perikanan.
Dalam kesempatan tersebut tim BPS Provinsi Jawa Tengah menyampaikan banyak hal bagaimana memahami dan membaca beberapa indikator tersebut, bagaimana menghitungnya, serta besar kecilnya parameter yang berpengaruh, hingga gambaran potensi kebijakan yang diperkirakan mampu berdampak pada peningkatan indikator yang dihasilkan.
Indikator yang dihasilkan harapannya mampu mencerminkan kondisi riil yang ada. “DKP akan mensuport secara maksimal kebutuhan data dan informasi yang diperlukan oleh BPS”, imbuhnya.
Pertemuan dilanjutkan oleh tim teknis antar kedua instansi untuk menyamakan berbagai hal terkait sinkronisasi data dan informasi. Di antaranya penyamaan coverage sumber data, dan penyamaan semangat untuk membangun indikator yang berkualitas melalui interoperabilitas data serta komunikasi yang akan terus dibangun kedua belah pihak.
“Koordinasi ini sangat membantu BPS dalam menyusun dan menghasilkan indikator pembangunan yang berkualitas.. Apalagi menjelang agenda nasional Sensus Ekonomi 2026, dukungan dari berbagai pihak mulai persiapan hingga pelaksanaannya sangat diperlukan”, kara Sri Diastuti. St