SEMARANG (Jatengdaily.com) – Sensus Ekonomi menjadi agenda dalam rangka memperoleh data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.
Sensus ekonomi diharapkan mampu menyediakan struktur ekonomi dan karakteristik usaha secara lengkap. Oleh karenanya Sensus Ekonomi harus mampu mencakup seluruh usaha yang ada mulai dari skala perorangan, mikro, kecil, menengah hingga skala besar.
Melalui BPS sebagai penanggungjawab, tahun ini pemerintah kembali melakukan agenda sepuluh tahunan tersebut yaitu Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Agenda ini secara bertahap berlangsung mulai bulan Mei ini hingga akhir Agustus yang akan datang.
Untuk memastikan seluruh usaha yang ada dapat tercover dan pelaku usaha bersedia untuk menjawab seluruh informasi SE2026, dibutuhkan kepastian bahwa SE2026 ini dapat sampai dan dapat dipahami poleh seluruh pelaku usaha.
Oleh karenanya komunikasi, koordinasi dan diplomasi (KKD) terhadap semua pihak mutlak harus dilakukan.
Ini yang diantaranya dilakukan oleh Tim KKD SE2026 BPS Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 7 Mei 2026.
Kehadiran Tim KKD yang diwakili Tri Karjono dan Subuh Sukmono Putro dari Tim Humas diterima Bagian Bina Program, Santoso beserta tim.
Pada kesempatan tersebut Santoso menyampaikan bahwa, atas nama DKP Provinsi Jawa Tengah mendukung sepenuhnya kegiatan SE2026.
“Informasi Sensus Ekonomi 2026 akan kami sampaikan ke seluruh pelaku usaha perikanan melalui agenda DKP Provinsi maupun agenda UPT DKP yang ada di Jawa Tengah. Akan kita inventarisir dan sampaikan kegiatan-kegiatan yang berinteraksi langsung dengan pelaku usaha,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa DKP juga akan membantu melakukan sosialisasi melalui kanal-kanal media yang dimiliki, baik media digital maupun media luar ruang, agar semakin banyak masyarakat mendapat informasi agenda SE2026 ini. Kemungkinan untuk melakukan ngisi kuesioner bareng juga akan segera dijajaki.
Diwaktu yang sama Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendy ketika dihubungi secara terpisah menyampaikan hal yang sama. Dimana DKP berkomitmen untuk berkolaborasi bersama dengan BPS untuk menyukseskan SE2026. Bagaimanapun SE2026 milik dan untuk kepentingan semua.
Tri Karjono atas nama BPS Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dari DKP.
“Ini menjadi satu puzzle yang sangat berarti, bersama dengan puzzle yang lain kami yakin akan suksesnya agenda SE2026”, katanya.
Pada periode pelaksanaan BPS akan melakukan pendataan melalui proses pengisian secara mandiri bagi usaha skala menengah dan besar mulai 15 Mei 2026 serta kehadiran petugas pada rumah tangga, usaha mikro kecil dan usaha menengah besar yang belum mengisi secara mandiri mulai 15 Juni 2026. St
