Oleh : Puji Astuti, S.Si
Statistisi Muda BPS Kabupaten Tegal
BAGI banyak orang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kerap terdengar seperti sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia sering dibayangkan sebagai tumpukan laporan tebal, penuh angka, tabel, dan istilah teknokratis. Padahal, APBD sejatinya adalah cerita tentang kita semua. Tentang jalan yang dilalui setiap pagi, puskesmas yang didatangi saat sakit, hingga sekolah tempat anak-anak menjemput masa depan. Di Kabupaten Tegal, kinerja keuangan daerah 2023–2024 menyuguhkan kisah yang cukup optimistis, yaitu ketika dompet daerah mulai menguat dan harapan warga pun ikut bertumbuh.
Secara struktur, keuangan Kabupaten Tegal masih bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ini bukan hal yang memalukan, melainkan realitas fiskal yang juga dialami sebagian besar kabupaten di Indonesia. Dana transfer menjadi tulang punggung agar layanan dasar tetap berjalan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga roda pemerintahan sehari-hari. Tanpa aliran dana ini, banyak program publik akan tersendat. Namun, ketergantungan yang berlangsung terlalu lama juga menyisakan pertanyaan penting: kapan daerah bisa lebih mandiri secara fiskal?
PAD sebagai Penggerak Ekonomi Lokal
Pertanyaan itu membawa kita pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada 2024, PAD Kabupaten Tegal tercatat menembus angka sekitar Rp600 miliar dan bahkan melampaui target yang ditetapkan (107,27 persen). Capaian ini bukan sekadar kabar baik bagi laporan keuangan, tetapi juga sinyal bahwa denyut ekonomi lokal mulai terasa lebih kuat. Artinya, dompet daerah tak lagi sepenuhnya mengandalkan “uang kiriman” dari pusat, melainkan mulai menunjukkan kemampuan untuk mengisi dirinya sendiri.
Lebih dari sekadar angka, PAD mencerminkan relasi antara pemerintah daerah dan warganya. Ketika PAD meningkat, itu menandakan adanya aktivitas ekonomi yang bergerak, kepatuhan pajak yang membaik, serta sistem pengelolaan pendapatan yang semakin tertib. Tren PAD 2023–2024 Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa potensi lokal mulai digarap lebih serius, meskipun tantangan lama seperti keterbatasan basis pajak dan kesenjangan antarwilayah masih membayangi.
Belanja Daerah dalam Perspektif Publik
Namun, setebal apa pun dompet daerah, pertanyaan publik pada akhirnya selalu sederhana: uang itu dipakai untuk apa? Di sinilah belanja daerah menjadi sorotan utama. Bagi warga, belanja bukan soal persentase dalam laporan APBD, melainkan soal rasa dalam kehidupan sehari-hari. Apakah jalan terasa lebih nyaman dilalui? apakah layanan kesehatan lebih mudah diakses? atau apakah fasilitas publik benar-benar dirawat?
Pada 2023–2024, pola belanja Kabupaten Tegal menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja pegawai dan operasional memang masih menyerap porsi besar, sebuah konsekuensi dari birokrasi yang harus tetap berjalan. Namun, kualitas APBD tidak ditentukan oleh besarnya belanja rutin semata, melainkan oleh sejauh mana belanja pembangunan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Di titik inilah anggaran berhenti menjadi dokumen administratif dan mulai bermakna secara sosial.
Secara sederhana, belanja yang baik adalah belanja yang terasa dampaknya. Jalan yang layak memperlancar perputaran ekonomi, layanan kesehatan yang memadai meningkatkan kualitas hidup, dan pendidikan yang dikelola dengan baik menyiapkan masa depan. Dalam bingkai ini, belanja daerah Kabupaten Tegal dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan: memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengabaikan investasi untuk hari esok.
Arah Kebijakan dan Kontrak Sosial
Jika ditarik lebih jauh, potret keuangan Kabupaten Tegal 2023–2024 memperlihatkan sebuah proses, bukan garis akhir. Di satu sisi, ketergantungan pada dana transfer pusat masih menjadi realitas struktural yang belum sepenuhnya bisa dihindari. Di sisi lain, peningkatan PAD memberi sinyal penting bahwa fondasi kemandirian fiskal mulai dibangun secara bertahap. Dompet daerah memang belum sepenuhnya mandiri, tetapi arah perjalanannya semakin jelas.
Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi arah kebijakan ini. Penguatan PAD perlu terus didorong tanpa membebani masyarakat secara berlebihan, sementara kualitas belanja harus semakin tajam dan berorientasi pada dampak. Transparansi dan keterbukaan data menjadi prasyarat agar publik tidak sekadar menjadi penonton, tetapi juga pengawas dan mitra dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pada akhirnya, APBD bukan hanya laporan keuangan tahunan, melainkan kontrak sosial antara pemerintah daerah dan warganya. Angka-angka di dalamnya merekam pilihan-pilihan kebijakan sekaligus harapan tentang masa depan. Kabupaten Tegal, melalui kinerja keuangan 2023–2024, menunjukkan bahwa dompet daerah yang kian terisi dapat menjadi pijakan untuk menumbuhkan harapan warga, asal dikelola dengan cermat, adil, dan berpihak pada kepentingan bersama. Jatengdaily.com-st