SEMARANG (Jatengdaily.com)– Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (TEP Undip) mendorong transformasi tata kelola lahan di Kawasan Transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, melalui pengembangan sistem informasi lahan berbasis Web Geographic Information System (WebGIS). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi kondisi, status, legalitas, penggunaan, hingga potensi pengembangan lahan sebagai basis pengambilan keputusan pemerintah yang lebih terukur.
Gagasan tersebut mendapat dukungan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Keerom dalam rangkaian koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan TEP Undip di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom, Kamis (13/8). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi lintas sektor sekaligus mengidentifikasi kebutuhan data dan persoalan pengelolaan kawasan transmigrasi, khususnya di Permukiman Transmigrasi Woslay.
Pengembangan WebGIS merupakan bagian dari konsep manajemen lahan integratif yang diusung TEP Undip. Pendekatan ini menghubungkan berbagai aspek pengelolaan kawasan, mulai dari data pertanahan, status dan legalitas lahan, penggunaan lahan, kondisi kawasan, hingga potensi ekonomi serta peluang pengembangan dan investasi.
Melalui sistem berbasis spasial tersebut, berbagai informasi dari instansi berbeda diharapkan dapat diintegrasikan sehingga kondisi kawasan dapat dilihat secara lebih utuh. Data tersebut selanjutnya menjadi referensi bersama untuk mengidentifikasi persoalan, menentukan kebutuhan penanganan, dan menyusun arah pengembangan kawasan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
“Data yang terintegrasi menjadi penting agar kondisi lahan dapat dilihat secara lebih utuh. Melalui sistem informasi berbasis WebGIS, berbagai informasi tersebut nantinya dapat menjadi referensi bersama dalam melihat kondisi, kebutuhan, dan potensi pengembangan kawasan ke depan,” ujar Dr. Sariffuddin, Ketua Tim 16 Ekspedisi Patriot Undip 2026.
Ia menjelaskan, platform tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi open source dan diarahkan untuk memuat sejumlah informasi utama mengenai lahan.
“Kami memanfaatkan open source untuk membangun platform WebGIS, yang setidaknya memuat informasi mengenai administrasi lahan atau land tenure, nilai ekonomi lahan atau land value, serta penggunaan lahan dan site analysis,” jelasnya.
Kebutuhan integrasi data juga terlihat dalam pembahasan bersama OPD Kabupaten Keerom. Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan data maupun aspek teknis yang diperlukan dalam proses kajian. Data hasil pengukuran menjadi salah satu sumber informasi penting untuk mengidentifikasi kondisi lahan di kawasan transmigrasi.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom turut menyoroti pentingnya pencocokan data pertanahan dan transmigrasi. Data pengukuran lahan transmigrasi disebut telah tersedia di Kantor Pertanahan, sementara sebagian transmigran masih belum memiliki sertifikat lahan permukiman. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya integrasi data agar kebutuhan penanganan lahan dapat diidentifikasi dengan lebih jelas.
“Data-data transmigrasi terkait pengukuran sudah tersedia di Kantor Pertanahan dan sebelumnya telah dilakukan pengukuran beberapa kali. Data tersebut perlu dicocokkan agar dapat diketahui bagian mana yang masih kurang dan perlu ditindaklanjuti. Dengan data yang lebih lengkap, rekomendasi yang dihasilkan Tim Ekspedisi Patriot dapat lebih mudah kami tindak lanjuti,” ujar Berth Berotabus, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom.
Selain persoalan sertifikasi, pemanfaatan lahan juga menjadi perhatian. Sebagian transmigran di SP1 disebut telah memiliki sertifikat lahan usaha, tetapi lahannya belum dimanfaatkan sepenuhnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen lahan tidak cukup hanya melihat status legalitas, tetapi juga perlu memperhatikan pemanfaatan aktual dan potensi pengembangannya.
Dari sisi perencanaan kawasan, Bapperida Kabupaten Keerom menekankan pentingnya melakukan review kawasan sebelum pengembangan lebih lanjut. Review tersebut perlu mempertimbangkan posisi strategis Keerom yang berada di antara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan serta potensi kawasan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
“Review kawasan perlu dilakukan agar arah pengembangan Senggi dapat dilihat secara lebih utuh, termasuk dengan mempertimbangkan posisi Keerom yang berada di antara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi kawasan akan penting untuk melihat potensinya sebagai lumbung pertanian dan pusat akselerasi perekonomian,” ujar perwakilan Bapperida Kabupaten Keerom.
Bapperida Keerom juga mendorong keterlibatan Bagian Hukum dalam pembahasan lanjutan untuk memberikan penjelasan mengenai histori kawasan serta aspek legal yang tercantum dalam keputusan Bupati. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat proses review dan penataan kawasan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar yang jelas.
Berbagai masukan dari OPD menjadi bagian dari proses penyusunan basis data dan pemetaan kondisi Kawasan Transmigrasi Senggi yang dilakukan TEP Undip. Selain aspek pertanahan dan legalitas, tim juga akan mendalami pemanfaatan lahan, aksesibilitas, kondisi sosial ekonomi, potensi kawasan, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap pengembangan Permukiman Transmigrasi Woslay.
Konsep manajemen lahan integratif yang dikembangkan TEP Undip merupakan bagian dari upaya mendukung Trans Tuntas sebagai agenda akselerasi transformasi transmigrasi. Dalam kerangka tersebut, data investasi juga diperkenalkan sebagai bagian dari analisis untuk melihat kesiapan kawasan secara lebih terukur.
Pengembangan sistem informasi lahan berbasis WebGIS diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara data, kondisi lapangan, dan kebutuhan perencanaan. Dengan informasi yang terintegrasi, pemerintah daerah memiliki basis yang lebih kuat untuk memahami persoalan lahan sekaligus mengidentifikasi peluang pengembangan kawasan sesuai karakteristik dan potensinya.
Ke depan, hasil pengumpulan data, pemetaan, koordinasi lintas sektor, dan analisis kondisi kawasan akan menjadi dasar penyempurnaan sistem informasi lahan berbasis WebGIS. Sistem tersebut diharapkan menjadi instrumen pendukung bagi pemerintah dalam memahami kondisi kawasan secara lebih presisi, mengintegrasikan informasi lintas sektor, serta merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi Senggi yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Kolaborasi TEP Undip dengan Pemerintah Kabupaten Keerom menjadi bagian penting untuk memastikan sistem yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan daerah dan dapat mendukung pengelolaan lahan permukiman Kawasan Transmigrasi Senggi. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen “UNDIP Bermartabat, UNDIP Bermanfaat” dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi lintas sektor bagi pembangunan daerah. she