Oleh: H. Umar Ma’ruf Al Qodri
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA; Ketua Komisi Hukum & HAM MUI Jawa Tengah
PERNYATAAN Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden memunculkan sejumlah pertanyaan hukum ketatanegaraan. Kapan pengunduran diri seorang Wakil Presiden dinyatakan sah? Apakah cukup dengan menyampaikan niat kepada Presiden, menyerahkan surat kepada Presiden, atau harus menyampaikannya secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)?
Persoalan ini semakin menarik karena pada saat yang hampir bersamaan, 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Dengan demikian, terdapat dua jalur peristiwa yang berjalan beriringan: pengunduran diri secara sukarela dan proses politik-konstitusional menuju kemungkinan pemakzulan.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya kapan jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong, tetapi juga bagaimana nasib HMP dan proses pemakzulan apabila surat pengunduran diri telah diterima oleh MPR.
Kapan Pengunduran Diri Menjadi Sah?
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3).
Pengaturan teknisnya dipertegas melalui Pasal 134 sampai dengan Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Rangkaian ketentuan tersebut mengatur tahapan setelah terjadi kekosongan jabatan, mulai dari penentuan waktu sidang, pemberitahuan kepada Presiden, pengusulan dua calon, verifikasi persyaratan, pemilihan, hingga penetapan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti.
Namun, persoalan yang belum dirumuskan secara eksplisit adalah kapan pengunduran diri Wakil Presiden mulai berlaku dan sejak kapan jabatan tersebut secara hukum dinyatakan kosong?
Menurut saya, perlu dibedakan antara pernyataan niat untuk mundur, pernyataan pengunduran diri secara tertulis, dan akibat hukum dari pengunduran diri tersebut.
Pernyataan niat kepada Presiden atau publik belum cukup untuk memastikan bahwa pengunduran diri telah berlaku. Surat pengunduran diri yang tegas, tertulis, dan tidak bersyarat, yang ditujukan kepada MPR serta ditembuskan kepada Presiden, merupakan langkah yang paling memberikan kepastian konstitusional.
MPR selanjutnya perlu memastikan dasar dan tanggal efektif kekosongan jabatan untuk menjalankan mekanisme pengisian.
Pada titik ini, MPR harus memastikan bahwa tindakan pengunduran diri benar-benar final dan memiliki akibat hukum yang jelas. Sebab, ketentuan yang ada belum secara eksplisit menentukan apakah penerimaan surat oleh MPR merupakan syarat konstitutif atau sekadar mekanisme pemberitahuan dan pembuktian.
Bagaimana Nasib HMP dan Pemakzulan?
Inilah persoalan yang tidak boleh diabaikan. HMP merupakan bagian dari proses kelembagaan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yakni hak menyatakan pendapat terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Apabila surat pengunduran diri telah diserahkan kepada MPR, tetapi belum dapat dipastikan bahwa pengunduran diri tersebut telah berlaku secara hukum, proses HMP di DPR pada prinsipnya tetap dapat berjalan. Penyerahan surat tidak otomatis membatalkan usul HMP yang telah diajukan. DPR tetap harus menentukan tindak lanjutnya melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Akan tetapi, situasinya berbeda apabila pengunduran diri telah berlaku secara hukum sebelum proses pemakzulan sampai ke MPR. Dalam keadaan demikian, muncul persoalan mengenai relevansi kelanjutan proses pemberhentian.
Sebab, Pasal 7A UUD 1945 mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Jika Gibran telah sah mengundurkan diri dan tidak lagi menduduki jabatan Wakil Presiden, tujuan untuk memberhentikannya dari jabatan tersebut kehilangan relevansi secara praktis.
Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa UUD 1945 maupun UU MD3 tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pengunduran diri otomatis membatalkan seluruh tahapan HMP atau menghentikan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, perlu ada penegasan kelembagaan mengenai tindak lanjut proses yang sedang berjalan. Dengan kata lain, pengunduran diri yang telah berlaku dapat mengubah atau menghilangkan objek pemberhentian, tetapi tidak tepat menyatakan bahwa semua proses sebelumnya otomatis gugur tanpa melihat tahap dan dasar hukumnya.
Pasal 7B UUD 1945 sendiri mengatur tahapan pemakzulan secara berjenjang: DPR terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR; apabila pendapat tersebut dinyatakan terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR; selanjutnya, MPR mengambil keputusan dalam sidang paripurna. Jadi, HMP, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR merupakan tahapan yang berbeda dan tidak boleh dipertukarkan.
Adapun Pasal 129 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengatur situasi yang lebih khusus. Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil putusan atas usul pemberhentian, sidang paripurna MPR untuk memutus usul tersebut tidak dilanjutkan.
Ketentuan ini relevan apabila proses pemakzulan telah sampai pada tahap MPR, bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pengajuan HMP di DPR otomatis berhenti ketika surat pengunduran diri diterima oleh MPR.
Dengan demikian, harus dibedakan tiga keadaan: surat baru diserahkan tetapi pengunduran diri belum dipastikan berlaku; pengunduran diri telah berlaku ketika proses masih berada di DPR atau Mahkamah Konstitusi; dan pengunduran diri terjadi ketika usul pemberhentian telah sampai pada MPR. Masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang tidak sama.
Keadaban Hukum dan Kepastian Konstitusi
Peristiwa ini dapat dibaca melalui konsepsi Keadaban Hukum. Hukum tidak cukup hanya memastikan adanya kewenangan dan prosedur, tetapi juga menuntut tanggung jawab, kepatutan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan kekuasaan.
Melalui pendekatan Tri Akal, terdapat tiga pertanyaan mendasar:
- Akal Pikiran: Apakah pengunduran diri dan proses HMP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi?
- Akal Waras: Patutkah status jabatan Wakil Presiden dan kelanjutan proses kelembagaan dibiarkan dalam ketidakjelasan?
- Akal Budi: Bijaksanakah para penyelenggara negara menempatkan kepentingan konstitusi di bawah kepentingan politik masing-masing?
Pengunduran diri harus dihormati sebagai tindakan hukum, tetapi tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari kepastian hukum. Sebaliknya, proses pemakzulan juga tidak boleh dipaksakan ketika objek pemberhentiannya telah kehilangan relevansi secara hukum. Keduanya harus ditempatkan dalam koridor konstitusi.
Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata apakah Gibran mundur, melainkan kapan pengunduran diri itu sah, kapan jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong, dan bagaimana lembaga negara menyikapi proses HMP yang sedang berjalan. Sebab, dalam negara hukum, jabatan boleh ditinggalkan, tetapi kepastian konstitusi tidak boleh diabaikan. JATENGDAILY.COM