Jelang Ramadhan, Kepala Daerah di Jateng Diminta Pantau dan Kendalikan Harga Pangan

Ilustrasi kebutuhan pangan warga yang dijual di pasar. Foto: MC Batang

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Pengendalian harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, mesti menjadi perhatian utama bagi seluruh kepala daerah di Jawa Tengah. Jangan sampai ada lonjakan harga pangan akibat distribusi tersendat maupun permainan pasar.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah, di Semarang, Rabu (11/2/2026). Dia berharap, BUMD ikut hadir menangani sumbatan distribusi.

“Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” tegas Luthfi.

Dibeberkan, kebutuhan masyarakat akan meningkat saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu, pengendalian harga harus dilakukan sejak awal, terutama untuk komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng.

“Kebutuhan masyarakat meningkat, maka potensi kenaikan harga juga meningkat. Itu harus dikendalikan oleh para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Luthfi juga meminta setiap kabupaten/ kota memasang dashboard (papan pantau) harga komoditas di pasar-pasar besar atau induk, yang rutin diperbarui. Sehingga masyarakat dapat memantau langsung perkembangan harga.

Dashboard harga itu harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu, transparan, dan tidak ada permainan harga. Itu tanggung jawab pemerintah setempat,” tegasnya.

Luthfi mengingatkan, daerah sentra produksi tidak boleh sampai mengalami kekurangan pasokan, akibat distribusi yang tidak terkendali.

“Jangan sampai daerah sentra malah kekurangan. Distribusi harus dikawal,” katanya.

Selain pengendalian inflasi, Luthfi menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian melalui percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini, sekitar 1,3 juta hektare lahan pertanian di Jawa Tengah harus dipertahankan.

“Lahan pertanian harus kita pertahankan. Produksi pangan harus kita tingkatkan, teknologi pertanian harus kita dorong,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho mengatakan, inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan deflasi 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm).

“Inflasi Jawa Tengah masih berada dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring masuknya masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Nataru,” beber Nugroho.

Namun, dia mengingatkan risiko kenaikan harga pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), tetap perlu diantisipasi.

“Secara historis, komoditas seperti beras dan aneka cabai sering menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci,” ujarnya dilansir dari laman humas prov Jateng. she 

Share This Article
Exit mobile version