DEMAK (Jatengdaily.com) – Musim kemarau tak hanya membawa ancaman kekeringan dan krisis air bersih. Kebakaran, terganggunya aktivitas pertanian hingga potensi konflik sosial juga perlu diantisipasi sejak dini. Pemerintah Kabupaten Demak pun memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi berbagai kemungkinan tersebut.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka menghadapi musim kemarau dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di Kabupaten Demak yang digelar Bakesbangpol Demak, Kamis (24/09/2026). Rakor tersebut diikuti jajaran Forkopimda, Forkopimcam serta organisasi mitra Bakesbangpol.
Bupati Demak dr Hj Eisti’anah SE menegaskan, kesiapsiagaan menjadi kunci agar persoalan tidak ditangani setelah telanjur membesar. Menurutnya, berbagai potensi dampak kemarau harus dipetakan dan diantisipasi sejak awal, termasuk kekeringan, krisis air bersih dan kebakaran.
“Jangan sampai kita bergerak setelah persoalan terjadi. Mari melangkah lebih cepat sebelum masalah membesar,” kata Bupati Eisti’anah.
Ia meminta seluruh sektor memperkuat edukasi kepada masyarakat. Termasuk mengingatkan agar tidak sembarangan membakar sampah karena api kecil dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Persoalan air juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk menjaga ketersediaan air bagi kebutuhan rumah tangga sekaligus pertanian. Menurut Bupati Eisti’anah, koordinasi yang baik dengan PDAM membuat kebutuhan air masyarakat tetap terlayani tanpa mengganggu kebutuhan irigasi. Untuk musim tanam ketiga (MT III), petani juga diharapkan memilih tanaman yang tidak membutuhkan banyak air.
“Untuk MT III, mari tanam tanaman yang kebutuhan airnya tidak tinggi, sehingga kebutuhan air untuk konsumsi masyarakat tidak terganggu. Ini membutuhkan koordinasi yang baik dengan BBWS dan Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Selain persoalan kemarau, Harkamtibmas juga menjadi perhatian. Eisti’anah meminta optimalisasi peran tiga pilar desa, yakni kepala desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, untuk mendeteksi sejak dini potensi gangguan keamanan, termasuk konflik antarkelompok maupun perebutan air irigasi. Pengawasan juga perlu diperkuat terhadap potensi tawuran pelajar dan gangguan sosial lainnya.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi dampak sosial maupun ekonomi akibat kemarau. Karena itu, sinergi dan kolaborasi harus terus diperkuat untuk menjaga kondusivitas,” tegasnya.
Bupati juga meminta camat memetakan wilayah dan kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak, memperkuat komunikasi di titik rawan konflik, serta mengantisipasi penyebaran hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.rie-she