DEMAK (Jatengdaily.com)– Pemerintah Kabupaten Demak harus bekerja lebih selektif dalam mengelola anggaran menyusul menurunnya pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026. Di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat dan provinsi, Pemkab Demak justru memasang target PAD sebesar Rp701,48 miliar.
Target tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga ruang fiskal daerah. Dari angka itu, pajak daerah ditargetkan menyumbang Rp327,82 miliar atau meningkat 10,12 persen. Optimalisasi PAD dilakukan melalui penguatan potensi pendapatan, perbaikan pelayanan, digitalisasi serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Kami telah melaksanakan langkah-langkah tersebut dengan tidak memberikan beban baru kepada masyarakat,” kata Bupati Demak dr Hj Eisti’anah SE, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak atas Raperda Perubahan APBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD, Jumat (04/09/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah tetap memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat. Di antaranya pembebasan BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemkab juga memberikan pembebasan PBB-P2 bagi masyarakat yang terdampak abrasi.
Sementara itu, pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp2,56 triliun dalam RKPD 2026 turun menjadi sekitar Rp2,22 triliun pada Perubahan APBD. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi ini membuat pemerintah harus semakin cermat menentukan program yang dibiayai.
Eisti’anah menegaskan, keterbatasan anggaran tidak akan mengorbankan belanja wajib maupun pelayanan dasar. Pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik tetap menjadi perhatian, sementara belanja lainnya diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
“Penurunan transfer tidak menjadi alasan untuk mengurangi belanja wajib, tetapi mendorong Pemerintah Kabupaten Demak untuk memperkuat PAD, melakukan efisiensi, dan mengarahkan ruang fiskal yang tersedia pada belanja prioritas yang produktif serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah sektor produktif menjadi prioritas dalam perubahan anggaran, antara lain pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, penanganan pesisir, pertanian serta perikanan. Pemkab juga mendorong regenerasi petani dan nelayan melalui pelatihan, pendampingan dan pemanfaatan teknologi.
Hingga kini, tujuh Brigade Pangan telah terbentuk. Masing-masing lima di Kecamatan Wedung dan dua di Kecamatan Bonang, dengan sasaran utama petani muda.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisri Slamet didampingi Ketua DPRD H Zayinul Fata. Dihadiri pula Wabup KH Muhammad Badruddin, Sekda H Akhmad Sugiharto, serta Plt Sekretaris DPRD Mulyanto. rie-she