Oleh: Ana Ittihada
Statistisi Ahli Pertama, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal
AKTIVITAS pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Tegal resmi memasuki babak penutupan. Setelah menyelesaikan tahap pencacahan utama pada rentang 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 1.320 petugas BPS telah menuntaskan penyisiran akhir pada pertengahan September ini.
Mereka menyisir berbagai kawasan, mulai dari pusat perkotaan Slawi, sentra industri manufaktur logam di Adiwerna, hingga unit-unit usaha skala rumah tangga di Lereng Gunung Slamet demi merekam denyut nadi perekonomian daerah secara menyeluruh.
Bagi sebagian besar publik, usainya kegiatan pencacahan di lapangan kerap kali dipersepsikan sebagai pertanda berakhirnya hajatan sensus sepuluh tahunan ini. Padahal dalam perspektif penyelenggaraan statistik resmi, ini justru merupakan fase yang paling krusial: mengubah hasil pencacahan di lapangan menjadi angka-angka statistik yang akurat dan bermanfaat bagi kebijakan daerah.
Membaca Kompas Ekonomi Tegal
Kehadiran Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat krusial jika dibaca dari potret dinamika ekonomi Kabupaten Tegal saat ini. Merujuk publikasi Kabupaten Tegal Dalam Angka 2026, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mencatatkan performa yang positif di angka 5,97 persen, bahkan menempati posisi ke-6 tertinggi di Jawa Tengah.
Sederhananya, angka ini menunjukkan bahwa perputaran aktivitas bisnis dan produksi barang/jasa di Kabupaten Tegal tumbuh hampir 6 persen pada tahun tersebut. Struktur perekonomian daerah juga menunjukkan karakter yang khas. Industri pengolahan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar, yaitu 36,26 persen.
Berikutnya adalah sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil/sepeda motor sebesar 14,80 persen; disusul pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,28 persen.
Namun, di balik pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan tersebut, Kabupaten Tegal masih dihadapkan pada tantangan ketenagakerjaan yang tidak ringan. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tegal pada tahun 2025 berada di angka 7,61 persen.
Dari total 933.146 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 71.020 orang yang masih mencari pekerjaan. Sederhananya, dari setiap 100 orang warga Tegal yang siap bekerja, ada sekitar 7 hingga 8 orang yang belum mendapatkan pekerjaan.
Di sisi lain, denyut ekonomi Kabupaten Tegal banyak ditopang oleh ekonomi bayangan (shadow economy) dan sektor informal. Fenomena ini menjadi bantal penyelamat di tengah tingginya angka pengangguran tersebut.
Daya tarik fleksibilitas dan insentif pendapatan instan mendorong angkatan kerja usia produktif beralih menciptakan peluang kerja mandiri dari rumah. Gambaran sederhananya dapat kita lihat pada:
Usaha konveksi rumahan tanpa papan nama
Sektor industri pakaian jadi informal yang menyerap banyak tenaga kerja lokal dan menjadi tulang punggung sektor industri pengolahan Tegal di mana data Survei IMK BPS mencatat lebih dari 85 persen usahanya berstatus skala mikro-kecil berbasis rumah tangga.
Bengkel manufaktur dan kerajinan logam Lokal
Penyokong utama klaster logam khususnya di Kecamatan Adiwerna dan Talang yang memusatkan lebih dari 60 persen unit usaha logam daerah yang beroperasi secara mandiri sebagai penopang porsi PDRB terbesar Tegal.
Kreator konten dan affiliator
Berdasarkan laporan APJII dan e-Conomy SEA, tingkat penggunaan internet di Indonesia yang kini mencapai 80,66% membuka peluang luas bagi pelaku ekonomi kreatif digital. Mereka dapat meraup komisi dari platform secara fleksibel dari rumah tanpa harus memiliki toko fisik.
Pelaku usaha online rumahan.
Agen dropship, toko kelontong digital, hingga penjual live streaming rumahan terus menjamur di Indonesia. Menurut BPS dan Kemendag RI, tren ini sejalan dengan lonjakan nilai transaksi e-commerce nasional yang tumbuh 17,08%.
Usaha-usaha ini menjadi penopang dapur banyak keluarga. Namun karena tidak terdaftar dalam administrasi konvensional, keberadaan mereka berisiko menjadi “titik buta” (blind spot) yang luput dari sasaran kebijakan pemerintah.
Lewat pendataan SE2026 inilah, BPS hadir untuk memotret seluruh unit usaha besar maupun kecil, tampak maupun tersembunyi, agar potret ekonomi Tegal menjadi utuh dan kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran.
Tahap Validasi: Menepis Keraguan dan Menjamin Kerahasiaan Data
Guna memotret seluruh aktivitas usaha daerah secara menyeluruh termasuk bisnis rumahan dan online yang kerap tidak terdeteksi, BPS Kabupaten Tegal berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun dalam proses pengumpulan data, kendala utama di lapangan justru datang dari rasa ragu para pelaku usaha itu sendiri.
Banyak warga yang cemas data omzet, modal, maupun jumlah karyawan yang dilaporkan kedepannya akan berimbas pada kenaikan pajak.
Kekhawatiran tersebut tentu tidak benar dan perlu diluruskan. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS terikat kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan usaha sebesar 100%.
Data yang dipublikasikan BPS hanya berupa angka gabungan (data agregat), bukan rincian per perorangan atau nama toko/usaha. Sensus Ekonomi bertujuan murni untuk memotret peta perekonomian daerah, bukan sebagai instrumen perpajakan.
Oleh karena itu, tahap pemeriksaan dan validasi data yang akurat serta jaminan kerahasiaan data menjadi kunci utama. Dari data yang bersih inilah, pemerintah dapat merumuskan kebijakan perekonomian daerah yang benar-benar adil, objektif, dan tepat sasaran bagi seluruh lapisan pelaku usaha di Kabupaten Tegal.
Navigasi Kebijakan Ekonomi
Data hasil SE2026 yang akurat dan terverifikasi nantinya bukan sekedar deretan angka di dalam sistem, melainkan navigasi utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah. Keberhasilan kita menjaga kejujuran data akan berbuah pada dua pijakan strategis:
Pemetaan Kekuatan Ekonomi
Hasil pemetaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi dasar penting bagi arah kebijakan pemerintah melalui tiga pilar utama yaitu memotret struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
Ketika keberadaan mereka terpetakan secara akurat, pemerintah memiliki kompas yang jelas dalam merancang kebijakan mulai dari kemudahan perizinan, perluasan akses permodalan, penyediaan jaring pengaman sosial bagi pekerja mandiri, hingga penataan ruang usaha yang lebih aman dan memberi ruang tumbuh bagi pedagang kecil.
Penyelarasan Kebutuhan Kerja dan Realitas Sektor Informal
Mengurai dinamika pasar kerja Kabupaten Tegal melalui pemetaan data ekonomi informal yang selama ini belum terjangkau secara utuh.
Kebijakan pelatihan kerja dan penarikan investasi industri ke depan perlu diselaraskan dengan realitas lokal, di mana pasar kerja lokal terus bergerak dinamis antara penyerapan sektor formal dan keberadaan sektor informal yang belum seluruhnya terpotret, sementara lulusan sarjana membutuhkan penyerapan lapangan kerja formal yang presisi sesuai bidang keahliannya (skill matching).
Potret kondisi secara utuh dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan dua solusi sekaligus yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia muda melalui pendidikan berkelanjutan, serta menyediakan lapangan kerja formal yang pas bagi para lulusan perguruan tinggi.
Pada akhirnya, Sensus Ekonomi 2026 adalah cermin dari wajah ekonomi kita sendiri. Dengan keterbukaan dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat serta pelaku usaha di Kabupaten Tegal, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang kokoh untuk membangun perekonomian daerah yang lebih inklusif, maju, dan sejahtera bagi semua.
Dari Sensus Menuju Ekosistem Data Ekonomi
Data statistik yang berkualitas tidak pernah dihasilkan secara instan melalui perangkat lunak komputasi semata, melainkan dirajut lewat proses panjang yang menjunjung tinggi metodologi, ketelitian, dan integritas.
Tahap pencacahan lapangan SE2026 di Kabupaten Tegal telah berlalu, selanjutnya fase mengolah data untuk menjadi landasan kebijakan yang akurat baru saja dimulai.
Namun, perlu kita sadari bersama bahwa data yang lengkap sekalipun hanya akan berakhir sebagai deretan angka jika berhenti di atas kertas dan tumpukan laporan resmi.
Data tidak akan ada gunanya jika sekadar dibiarkan menjadi arsip tanpa pernah disentuh oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, mari kita kawal bersama rilis dan pemanfaatan hasil Sensus Ekonomi 2026 mendatang.
Pemerintah daerah harus menjadikannya sebagai dasar utama perumusan kebijakan yang adil dan tepat sasaran, para pemilik usaha perlu memanfaatkannya sebagai kompas navigasi dalam membaca peluang bisnis, serta masyarakat dapat menggunakannya untuk berpartisipasi aktif mengawasi arah pembangunan daerah.
Sebab pada akhirnya, data baru benar-benar bernyawa dan bernilai guna ketika ia hidup dalam wujud kebijakan yang menyejahterakan seluruh warga Kabupaten Tegal. Jatengdaily.com