GROBOGAN (Jatengdaily.com) – Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, menghadiri acara Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Pendapa Kabupaten Grobogan pada Jumat (29/5). Kehadiran Iswar ini adalah untuk mewakili Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng.
Dalam forum strategis yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, jajaran Kepala OPD Pemprov Jateng, serta para kepala daerah se-Kedungsepur tersebut, Iswar menyoroti isu krusial mengenai kelestarian lingkungan, khususnya penanganan banjir dan rob yang masih menjadi tantangan klasik bagi Kota Semarang.
Iswar menyampaikan apresiasinya terhadap paparan Sekda Jateng yang kembali menggaungkan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Meskipun Kota Semarang saat ini memiliki kapasitas fiskal yang cukup tinggi di antara daerah lain, persoalan lingkungan seperti penurunan muka tanah (_land subsidence_) sebesar 10 hingga 12 sentimeter per tahun di kawasan Pantura tetap memerlukan penanganan yang komprehensif.
“Sebagai kota yang berada di wilayah hilir, Kota Semarang berkomitmen menjadi _resilient city_ atau kota yang berketahanan. Namun, beban yang kami hadapi sangat besar karena dipengaruhi oleh kondisi di wilayah hulu,” ujar Iswar.
Secara khusus, Iswar menyoroti Sungai Babon yang hulunya berada di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Ia menjelaskan bahwa karakteristik Sungai Babon sangat ganas karena memiliki sudut kemiringan yang besar.
Akibatnya, jika terjadi hujan deras di wilayah hulu, debit air akan mengalir dengan kecepatan sangat tinggi dan memicu banjir parah di wilayah hilir, seperti di kawasan Genuk dan Muktiharjo.
Bahkan, Iswar mencatat adanya anomali cuaca yang signifikan pada tahun 2026 ini. Jika biasanya genangan besar di wilayah Muktiharjo hanya terjadi satu hingga dua kali dalam setahun, pada tahun ini tercatat sudah lima kali terjadi banjir. Kondisi ini pun kerap memicu keluhan dan kritik dari masyarakat di media sosial.
“Ini adalah keprihatinan yang harus kita tangkap bersama sebagai persoalan besar. Anggaran fiskal Kota Semarang tidak akan pernah cukup jika hanya dihabiskan untuk menangani persoalan klasik ini secara sepihak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antardaerah dalam konsep tata ruang yang jelas,” tegasnya.
Iswar menambahkan bahwa penanganan secara teknis, seperti normalisasi sungai atau pengerukan, memang bisa dilakukan. Namun, biaya konstruksi fisik tersebut jauh lebih besar dibandingkan jika semua daerah berkomitmen memperbaiki lingkungan dari sektor hulu.
Menanggapi usulan Bupati Demak dalam forum tersebut, Pemkot Semarang sepakat untuk menggalakkan kembali aksi reboisasi dan penanaman pohon di wilayah atas guna menahan laju air.
Langkah ini dinilai selaras dengan visi jangka panjang untuk mewujudkan kawasan Kedungsepur sebagai pusat pariwisata yang berkelanjutan (_sustainable tourism_).
“Kami berharap forum ini dapat melahirkan pemikiran jangka panjang agar kita bisa bareng-bareng kembali mengelola dan menjaga lingkungan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” pungkas Iswar. St
