SEMARANG (Jatengdaily.com) – Polemik kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Semarang perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi tata kelola organisasi, terutama terkait kepemimpinan, komunikasi internal, dan beban kegiatan para kader.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Semarang (USM), Dr. Rr. B. Natalia Sari Pujiastuti, S.Psi., M.Si., yang akrab disapa Naneth, menilai bahwa keluhan warga tidak cukup dijawab sekadar dengan penyederhanaan jadwal kegiatan. Evaluasi secara menyeluruh perlu menyentuh mekanisme pengambilan keputusan dan ruang partisipasi kader.
”PKK merupakan aset sosial yang penting bagi pemberdayaan perempuan dan keluarga. Namun, ketika kegiatan mulai dipersepsikan sebagai beban, tata kelolanya harus segera dibenahi. Pemberdayaan tidak boleh bergeser menjadi sekadar kewajiban administratif,” tegas Naneth.
Kepemimpinan dan Komunikasi Kader
Naneth menyoroti perubahan pola kepemimpinan Tim Penggerak (TP) PKK Kota Semarang sejak 2023. Dalam dua periode pemerintahan yang dipimpin oleh wali kota perempuan, jabatan Ketua TP PKK tidak diampu oleh pasangan wali kota, sebagaimana pola yang lazim dalam struktur organisasi PKK.
Menurut Naneth, kondisi tersebut layak ditelaah dari perspektif otoritas kelembagaan, kesinambungan koordinasi dengan pemerintah daerah, hingga tingkat kepercayaan para kader. Perubahan kepemimpinan memang tidak otomatis menjadi penyebab utama polemik, tetapi dampaknya terhadap tata kelola organisasi tetap perlu dievaluasi.
”Persoalannya bukan pada siapa yang memimpin, melainkan apakah kepemimpinan tersebut memiliki kewenangan yang jelas, koordinasi yang efektif, dan kepercayaan dari kader. Tanpa komunikasi dua arah, organisasi berisiko lebih menekankan instruksi dan pelaporan ketimbang kebutuhan serta aspirasi anggotanya,” jelas Naneth.
Memperkuat PKK sebagai Organisasi Pemberdayaan
Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Naneth yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis (2024) mengenai semangat wirausaha sosial kader PKK dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Kajian tersebut mengidentifikasi potensi besar PKK dalam pemberdayaan ekonomi, sekaligus memetakan tantangan berupa pengulangan kegiatan, keterbatasan inovasi, dan beban administrasi.
Sebagai pendiri Tangan Terampil sekaligus mentor pemberdayaan perempuan berbasis kewirausahaan sejak 2015, Naneth menekankan pentingnya menempatkan kader sebagai subjek pemberdayaan, bukan sekadar pelaksana program.
”Keberhasilan PKK tidak cukup diukur dari banyaknya rapat dan laporan, melainkan dari manfaat nyata bagi keluarga. Evaluasi harus melibatkan kader Dasawisma, RT, hingga RW agar keputusan organisasi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Naneth, kritik publik terhadap tata kelola justru merupakan bentuk ikhtiar untuk mempertahankan relevansi dan keberlanjutan PKK sebagai organisasi pemberdayaan di tingkat lokal.
”PKK harus tetap kuat, tetapi tata kelolanya harus berani berubah. Pemberdayaan seharusnya menambah daya bagi perempuan dan keluarga, bukan malah menambah beban atas nama partisipasi,” pungkasnya. St