Oleh: Moh. Bakhtiar Helmi, S.ST
Statistisi Ahli Muda, BPS Kabupaten Tegal
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah, kini menghadapi berbagai permasalahan di lapangan, diantaranya tren kenaikan harga komoditas pokok yang cukup signifikan.
Berdasarkan data inflasi sampai dengan akhir Tahun 2025, menunjukkan kenaikan harga beras, telur, dan daging ayam di berbagai pasar di Jawa Tengah, melampaui perkiraan harga eceran tertinggi.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sepanjang tahun 2025 mengalami inflasi sebesar 3,95 persen, lebih besar dari inflasi keseluruhan yang sebesar 2,72 persen.
Bahkan, dari inflasi tahunan yang sebesar 2,72 persen tersebut, kelompok makanan menyumbang inflasi hampir separonya, yakni sebesar 1,14 persen.
Komoditas daging ayam ras, beras, dan juga telur ayam ras, mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, bahkan memberikan andil terhadap inflasi masing-masing sebesar 0,13 persen, 0,12 persen, dan 0,05 persen.
Kondisi ini menimbulkan persoalan antara anggaran per porsi MBG yang telah ditetapkan, dengan biaya riil belanja bahan baku berkualitas. Jika tidak dimitigasi, ada risiko penurunan standar nutrisi demi mengejar kuantitas porsi yang harus dibagikan.
Pengelola dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dituntut agar bisa memvariasikan menu makanan, sehingga dengan anggaran yang tersedia, mampu untuk membeli bahan makanan yang berkualitas dan bergizi.
Resiko lain, yakni kenaikan harga tersebut yang ternyata dirasa berat oleh masyarakat.
Pada beberapa pasar tradisonal di Kabupaten Tegal, harga daging ayam ras bisa mencapai 40-44 ribu rupiah per kg, dimana biasanya dikisaran harga 35-38 ribu rupiah per kg.
Belum lagi harga telur ayam ras yang juga mengalami kenaikan, dimana sebelumnya dikisaran 24-26 ribu rupiah per kg, sekarang menjadi 28-32 ribu rupiah per kg.
Ditambah lagi dengan kenaikan beberapa komoditas sayur mayur, dikarenakan banyaknya permintaan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.
Kenaikan harga tersebut, umumnya disebabkan oleh tingginya permintaan bahan baku untuk program MBG oleh dapur MBG. Bahkan, kenaikan harga tersebut sempat dikeluhkan oleh beberapa pedagang di pasar tardisional.
Ada pula yang mengeluhkan ketersediaan stok dari bahan baku tersebut. Sebagai contoh misalnya, daging ayam ras dan telur ayam ras, dimana biasanya para pedagang ini mendapatkan pasokan dari distributor yang mengambil dari para peternak.
Stok barang di peternak tersebut terkadang langsung diambil oleh supplier dapur MBG di peternakan, sehingga terkadang pedagang di pasar tersebut tidak mendapatkan pasokan barang.
Atau, kalau pun mereka mendapatkan pasokan barang tersebut, mereka harus membayarnya dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan harga biasanya. Tentu saja, hal ini berakibat pada naiknya harga yang harus dibayar oleh konsumen akhir (rumah tangga).
Melihat permasalahan ini, pemerintah perlu untuk segera mengaktifkan rantai pasok lokal secara lebih agresif.
Di samping menghubungkan langsung kelompok petani lokal dengan dapur-dapur unit MBG untuk memangkas margin distribusi, sehingga supplier MBG juga bisa mendapatkan harga bahan makanan yang lebih murah dan bisa menyediakan porsi makanan yang berkualitas dengan anggaran yang tersedia.
Namun di sisi lain juga perlu memperhatikan ketersediaan stok bahan makanan untuk masyarakat umum, sehingga mereka tidak merasa terbebani dengan kenaikan harga-harga bahan makanan.
Ada program di tahun 2026 ini, pemerintah melalui Danantara akan membangun peternakan ayam pedaging dan ayam petelur dalam skala besar untuk memenuhi pasokan program MBG, khusunya untuk memenuhi pasokan daging ayam ras dan telur ayam ras, sekaligus juga dalam rangka pengendalian harga bahan makanan.
Diharapkan, program ini akan mampu membuat harga komoditas bahan makanan kembali stabil.
Di samping itu, program ini juga semestinya tidak hanya menguntungkan peternak dengan modal besar, tapi juga bisa dirasakan manfaatnya oleh peternak rakyat yang berskala kecil, sehingga mau menaikkan taraf perekonomian peternak kecil.
Keberhasilan program MBG, tentunya tidak boleh hanya diukur dari jumlah anak yang kenyang, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga di pasar umum.
Jangan sampai program ini justru memicu scarcity (kelangkaan) bahan pangan bagi masyarakat umum karena tersedotnya stok untuk kebutuhan program pemerintah. Keberhasilan MBG juga tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi warga lainnya.
Diperlukan intervensi pasar yang presisi dan pengelolaan stok yang transparan, agar setiap piring makan anak sekolah benar-benar menjadi investasi masa depan, bukan malah menjadi penyebab inflasi yang baru. Jatengdaily.com-St