SEMARANG (Jatengdaily.com)- Universitas Diponegoro (Undip) terpilih menjadi tuan rumah workshop internasional UNESCO bertajuk “Internet for Trust Digital Platform Governance” yang berlangsung di Fimena FISIP UNDIP, Semarang, 6–8 Mei 2026.
Pertemuan strategis ini bukan sekadar diskusi biasa. Melibatkan pakar dari berbagai belahan dunia, acara ini bertujuan menyusun panduan praktis tata kelola platform digital yang transparan dan akuntabel guna melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) di ruang siber Asia Tenggara.
Rektor Undip, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., menegaskan kolaborasi bersama UNESCO, AMIC, dan CivicTech Lab NUS ini merupakan langkah nyata UNDIP dalam memberikan kontribusi global.
“Kami sangat bangga. Kolaborasi ini adalah upaya menerjemahkan pedoman global UNESCO menjadi panduan praktis yang relevan bagi Asia Tenggara. Dari Semarang, kita perkuat tata kelola digital kawasan,” tegas Prof. Suharnomo dalam penutupan acara.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Komunikasi Publik UNDIP, Wijayanto, Ph.D., yang juga bertindak sebagai project director, menyatakan bahwa Indonesia sebagai pengguna internet terbesar di kawasan harus mengambil peran kepemimpinan.
”Nantinya akan dihasilkan panduan praktis yang diharapkan berlaku luas di Asia Tenggara. Ini adalah puncak dari inisiatif yang sudah kita mulai sejak akhir tahun lalu,” jelas Wijayanto.
Hadir dalam diskusi panel secara hybrid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, menyoroti pentingnya keseimbangan aspek sosial dan ekonomi dalam pengawasan aktivitas digital.
Nezar menekankan bahwa UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi fondasi utama. “HAM warga negara harus tetap menjadi prioritas dengan menciptakan platform digital yang aman dan terlindungi,” ujarnya.
Isu krusial mengenai kelompok rentan juga menjadi sorotan tajam. Anita Wahid (AICHR) dan Dekan FISIP Undip, Teguh Yuwono, memperingatkan tanpa regulasi yang kuat, perempuan, anak-anak, dan jurnalis sangat rentan terhadap eksploitasi digital.
“Digital platform itu harus memperkuat demokratisasi, bukan terjebak pada eksploitasi,” pungkas Teguh Yuwono.
Workshop yang didanai Uni Eropa ini melibatkan deretan tokoh penting, mulai dari Danny Ardianto (YouTube Asia Tenggara), Dr. Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI), hingga perwakilan dari Filipina dan India.
Isu-isu sensitif seperti transparansi algoritma, moderasi konten, hingga ancaman AI dalam menyebarkan ujaran kebencian menjadi poin-poin panas yang dibahas secara mendalam.
Diharapkan, “Toolkit” yang lahir dari bumi Semarang ini akan menjadi standar baru bagi pemerintah di Asia Tenggara dalam membentuk undang-undang yang melindungi hak-hak pengguna internet secara adil dan demokratis. she
