SEMARANG (Jatengdaily.com) – Dinas Sosial Kota Semarang kembali melakukan evaluasi dan pendataan terhadap jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di Resosialisasi Argorejo atau Lokalisasi Sunan Kuning, Kamis (15/8).
Evaluasi dan pendataan ini dilakukan kembali setelah muncul perbedaan jumlah PSK dari data Dinsos dan data yang dimiliki oleh pengelola Resosialisasi.
Pendataan tersebut, guna dilakukan pembukaan rekening pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Jateng, sebagai perantara uang pengganti bagi ratusan PSK tersebut.
“Sementara ini adalah 441 orang yang bakal menerima uang pesangon, pak Suwandi mengatakan ada 475 nyatanya tidak bisa menghadirkan semuanya. Hanya 441 orang sajai,” kata Kabid Rehabsos Dinsos Kota Semarang Tri Waluyo, di Balai pertemuan setempat.
Dalam kegiatan tersebut, sempat terjadi keributan atau aksi protes dari para PSK. Pasalnya, mereka merasa kecewa lantaran uang pengganti yang mereka terima berbeda dari ‘kesepakatan’ yang sebelumnya muncul.
“Ya waktu awal kan dibilang, PSK terimanya Rp 10.500.000 , lha kok tadi bilangnya cuma dari Dinsos tok. Lalu yang lain dikemanakan, segitu ya kurang,” ujar PSK dari gang 6 bernama Ayu.
Ratusan PSK pun saling berteriak satu sama lain dan meminta kejelasan nilai uang pengganti yang nantinya akan mereka terima.
Kepala Dinsos Kota Semarang, Muthohar dihubungi terpisah mengaku belum dapat menyampaikan nilai pasti uang pengganti yang akan diberikan kepada para PSK.
“Untuk saat ini, kami belum bisa menyampaikan, nanti kalau sudah waktunya, pasti kita sampaikan. Supaya pasti,” ujar Muthohar via telpon.
Perihal uang pengganti yang konon datang dari APBD Perubahan Pemkot Semarang serta Kementerian Sosial RI, Muthohar meluruskannya.
Sebenarnya, sejak muncul keputusan penutupan, Kemensos memang akan menggelontorkan dana untuk ‘membantu’ pemerintah setempat saat menutup lokalisasi.
Maka dari itu, setelah melalui proses panjang Pemkot Semarang sepakat dan merasa mampu untuk menggelontorkan uang pesangon, diambilkan melalui anggaran perubahan.
“Nah nanti yang dari Kemensos, untuk penutupan di tempat selanjutnya (Lokalisasi Gambilangu, Rowosari, Semarang),” terangnya.
Ketika ditanya mengapa Dinsos terus mengulang kegiatan pendataan dan evaluasi terhadap PSK, hal itu untuk mengantisipasi adanya data fiktif penerima uang pesangon.
Dari informasi yang diterima kumparan, Pemkot Semarang dalam anggaran perubahan mengajukan dana untuk penutupan Lokalisasi Sunan Kuning dengan besaran kurang lebih Rp 2,4 Miliar.
Berdasarkan keterangan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, anggaran perubahan saat ini masih pada tahap evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
Hendrar dalam wawancara sebelumnya juga enggan menyampaikan besaran nilai yang diajukan dalam APBD Perubahan maupun nilai uang pengganti penutupan lokalisasi tersebut. Ugl–st