SEMARANG (Jatengdaily.com) – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi bersama Ketua Forum Kota Sehat, Krisseptiana berupaya mendorong kotanya meraih predikat Kota Sehat Swasti Saba Wistara. Ditekankan hal itu penting karena selama ini sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di Kota Semarang.
Inovasi seperti jaminan kesehatan masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC), Si Cepat Ambulans Hebat, Konter atau Konsultasi Dokter, Puskesmas Tanpa Antrian Kota Semarang (Pustaka), layanan darurat 112 serta terbentuknya Forum Kota Sehat didorong untuk mewujudkan Semarang sebagai Kota Sehat Swasti Saba Wistara.
Saat menerima tim verifikasi penilaian Kota Sehat di Gedung Moch Ichsan Balaikota Semarang, Rabu (31/7), Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang, bersyukur bahwa Kota Semarang telah lolos verifikasi dokumen dalam penilaian Kota Sehat dan masuk ke tahap verifikasi lapangan.
Menurutnya tujuan Kota Semarang menjadi Kota Sehat adalah mutlak karena memberikan output berupa kesehatan masyarakat yang semakin baik dan meningkat.
“Seperti dengan dibentuknya Forum Kota Sehat dan alokasi dari APBD sebesar Rp 50 juta di setiap Kelurahan dimaksudkan untuk menampung masukan guna penyusunan kebijakan selanjutnya agar kota Semarang menjadi bersih dan sehat,” tuturnya.
Ia menambahkan, konsep Bergerak Bersama yang diusungnya selama ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kota. Seperti perubahan lingkungan kelurahan yang semula kumuh kini menjadi cantik melalui Kampung Tematik, perubahan sejumlah RTH seperti Taman Pandanaran, serta pembangunan pasar Johar dan alun-alun yang secara otomatis mampu merubah wajah kota secara signifikan.
Di-launching
Sementara itu, Ketua Forum Kota Sehat, Tia Hendrar Prihadi menjelaskan bahwa Forum Kota Sehat dilaunching tahun 2014 guna menunjang rencana pembangunan daerah 2016-2021 dengan mengusung Semarang Sehat, Cerdas, Tangguh, dan berdaya saing. Setelah memperoleh predikat Padapa di tahun 2015 dan Wiwerda di tahun 2017, saat ini Kota Semarang masuk ke tahap verifikasi untuk Swasti Saba Wistara 2019.
Untuk itu, Kota Semarang telah dinyatakan lolos masuk ke dalam 7 kriteria tatanan yaitu Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum, sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, kawasan pertambangan sehat, kawasan pariwisata sehat, kawasan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri, serta kehidupan sosial yang sehat.
Selain itu, indikator penilaian yang lain di antaranya tercapainya Semarang ODF di tahun 2018, menurunnya angka penderita Demam Berdarah serta angka kematian ibu dan bayi, yang salah satunya karena adanya program Si Centik atau Siswa Cari Jentik dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah.
Tidak hanya itu saja, tiap kelurahan juga telah digerakkan PHBS atau Pola Hidup Bersih dan Sehat, senam mandiri, pilah sampah, penghijauan, biopori, dan pembuatan ecobrik, pembentukan pariwisata sehat melalui desa wisata, dan pelaksanaan urban farming.
“Dalam implementasinya kita bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat seperti PKK, FKS, akademisi, dan Lembaga lain dengan melakukan pendampingan wilayah guna menurunkan angka kejadian demam berdarah yang menjadi persoalan di Kota Semarang.
Menurunnya angka kasus DB sebesar 50% merupakan dukungan masyarakat terhadap program Pemerintah. Kami juga melakukan sosialisasi melalui berbagai media, antar forum di kelurahan agar program dan inovasi kami terpublikasi dengan baik,” papar Tia.
Ketua tim penilai dr. Imran Agus Nurali Sp. KO, Direktur Kesehatan Lingkungan, Kemenkes RI menyebutkan bahwa, penilaian ini bukan sebagai kompetisi antar kabupaten/kota melainkan kompetisi bagi kabupaten/kota terkait bagaimana sebuah kota memperbaiki diri di bidang kesehatan dari 2 tahun yang lalu. Sehingga dampaknya dapat menjadikan masyarakat yang hidup di kotanya menjadi lebih sehat, nyaman dan mandiri.
“Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kota Semarang. Di mana telah menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta angka penderita Demam Berdarah melalui keterlibatan semua unsur lintas sektor. Seperti menggerakkan masyarakat melalui PKK dan kegiatan di masyarakat yang difasilitasi oleh OPD sehingga terjadi titik temu antara bottom up di masyarakat dan top down di pemerintah daerah,” pungkasnya.Ugl–st