SEMARANG (Jatengdaily.com) – Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) mempertanyakan keseriusan komitmen pemerintah terhadap pembangunan bidang kebudayaan. Hal ini karena peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang disahkan dua tahun lalu ternyata terlambat disusun.
Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) Gunoto Saparie mengatakan, setelah UU Pemajuan Kebudayaan disahkan, setiap materi muatan undang-undang itu harus dilaksanakan sesuai amanatnya. UU Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan 21 substansi yang perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri.
Tetapi sampai saat ini baru satu 1 peraturan pelaksana yang berhasil disusun pemerintah, yaitu Perpres 65/2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.
“Padahal merujuk Pasal 60 UU Pemajuan Kebudayaan, keseluruhan ketentuan tersebut harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak undang-undang disahkan. Tertundanya penyusunan regulasi saya kira bukan hanya perkara teknis, namun berkaitan dengan keseriusan dan komitmen pemerintah terhadap kebudayaan. Tentu saja ini memprihatinkan,” tandasnya.
Menurut Gunoto, pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, tentu saja sangat menunggu peraturan pelaksana UU Pemajuan Kebudayaan itu. Karena bagi mereka keberadaan peraturan pelaksana akan menambah nilai justifikasi dalam penyusunan peraturan di tingkat daerah, perencanaan program, dan dukungan anggaran.
“Memang ada daerah yang mengambil langkah aktif menyusun peraturan pelaksanaan tingkat daerah setelah disahkannya UU Pemajuan Kebudayaan. Ada pula daerah yang telah menyusun peraturan daerah terkait kebudayaan sebelum lahirnya UU itu. Namun, pemerintah pusat perlu melakukan asistensi sehingga ada harmonisasi dan sinkronisasi terhadap regulasi tersebut,” ujarnya. st
