UNGARAN (Jatengdaily.com) – Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Kader JKN diundang di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Ungaran untuk membantu pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan menyamakan pemahaman program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kamis (16/5/2019). Diharapkan melalui pertemuan tersebut ada kesamaan persepsi tentang program JKN KIS.
Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Mega Mirga Kurnia mengatakan TKSK maupun kader JKN sebagai corong masyarakat untuk memberikan informasi terdekat tentang program JKN. Sehingga para TKSK dan Kader JKN diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup terkait program JKN KIS dan mampu menjelaskannya kepada masyarakat.
‘’Kami berharap para TKSK dan Kader JKN di masing-masing wilayah saling kenal, saling mengetahui job desk dan saling berkoordinasi dalam pelaksanaan program JKN. Sehingga mereka bisa saling support dan membantu jika terjadi permasalahan di lapangan,’’ katanya melalui rilis yang dikirim ke Jatengdaily.com, Kamis (16/5/2019) sore.
Sesuai SK Mensos No 17/HUK/2019 dan No 28/HUK/2019, ungkap Mega, jumlah data peserta PBI (penerima bantuan iuran) JKN yang dinonaktifkan di wilayah kerja Kantor Cabang Ungaran sebanyak 17.095 jiwa. Sedangkan penggantian data peserta hanya sebanyak 2.073 jiwa.
‘’Data PBI yang dinonaktifkan dasarnya dari data meninggal dunia, peralihan PBI ke PPU (pekerja penerima upah), dan hasil verifikasi validasi oleh TKSK. Kita berharap TKSK melakukan pendataan untuk pemenuhan kuota PBI JKN sehingga data peserta yang sudah dinonaktifkan bisa digantikan data warga yang berhak,’’ ujarnya.
Menurut Mega, petugas BPJS Kesehatan akan melakukan spotcheck ke alamat peserta untuk memastikan KIS telah sampai ke penerima manfaat setelah TKSK selesai melaporkan distribusi KIS. ‘’TKSK diharapkan menyerahkan KIS tepat ke end user. KIS harus sudah dibagikan ke penerima manfaat paling lambat 29 Mei 2019,’’ tandasnya.
Sementara itu, TKSK kecamatan Bawen sekaligus koordinator TKSK Kabupaten Semarang, Jarwanto mengatakan penyerahan KIS sesuai nama dan alamat penerima di masing-masing desa. Diperlukan koordinasi yang baik antara TKSK dan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan.
‘’Kita melakukan monitoring ke perangkat desa sasaran jangkauan TKSK untuk memastikan penyerahan kartu tepat sasaran. Adanya kerjasama dengan kader JKN sangat membantu dalam pelaksanaan program JKN,’’ ujarnya. rus-yds