Angka Partisipasi di Pilkada 2020 Ditarget 77,75 %, KPU Terus Sosialisasi

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Komisioner Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro mengatakan, dalam gelaran Pilkada 2020, nanti yang akan berlangsung pada 9 Desember, meskipun di tengah pandemi Corona, diprediksi partisipasi keikutsertaan masyarakat, minimal adalah 77,75 persen.

”Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menargetkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak di 21 kabupaten/kota pada 2020 mencapai 77,75 persen. 77,75 itu jumlahnya hampir sama dengan target nasional. Jadi kita realistis saja, pelaksanaan Pilkada serentak masih banyak warga yang ragu datang ke TPS takut ketularan covid-19,” katanya, Rabu (14/10/2020).

Untuk mengantisipasi masih ragunya masyarakat untuk datang ke tempat pencoblosan suara, karena takut Covid-19, maka KPU terus melakukan sosialisasi aman pilkada.

Petugas di lapangan sedang mengantisipasi risiko penularan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Hingga menyiapkan teknis pencoblosan di lokasi tempat pemungutan suara (TPS).

“Seperti peserta partisipasi kita jadwalkan agar tidak berkerumun saat di TPS. Sebelum mencoblos peserta wajib menjalani screaning suhu badan, cuci tangan, pakai masker. Selain itu peserta yang akan mencoblos kita siapkan sarung tangan sekali pakai, ruang bilik pencoblosan wajib di ruang terbuka,” ungkapnya.

Dalam gelaran pilkada ini, ada sekitar 44.077 TPS se-Jateng. Penambahan jumlah TPS juga diikuti dengan bertambahnya jumlah tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Nantinya, setiap TPS akan diisi dengan tujuh anggota KPPS ditambah dengan petugas keamanan dan ketertiban.

Jumlah petugas KPPS terdapat 538.539 orang. Dua petugas linmas wajib ikut rapid tes sesuai instruksi KPU RI. Saat bertugas, diwajibkan memakai masker, face shield sampai rutin cuci tangan.

“Petugas Dinkes setiap pergantian warga yang mencoblos juga akan rutin menyemprotkan cairan disinfektan,” jelasnya.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 sudah cukup tegas dalam mengatur protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada Pilkada. Jika seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada mematuhi aturan ini, ia yakin Pilkada tidak akan menciptakan kerumunan massa atau menjadi klaster penyebaran Covid-19. adri-she