SEMARANG (Jatengdaily.com)- Ada-ada saja yang dilakukan pendemo dalam menentang disahkannya UU Cipta Kerja. Ini seperti yang dilakukan oleh seorang aktivis buruh, Ahmad Zainudin yang menggelar aksi Topo Ngligo di depan Gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (12/10/2020).
Aksi tersebut dilakukan, karena merasa kecewa dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mensosialisasikan UU Cipta Kerja dianggap tindakan kurang benar.
“Kalau sosialisasi, yang disosialisasikan apa? Omnibus Law belum ada draf aslinya. Bahkan masih ada perbaikan-perbaikan. Kalau sudah disahkan, kenapa ada perbaikan? Kata Zaenudin yang tak memakai baju ini, di sela aksi Jalan Pahlawan, Semarang, Senin (12/10/2020), di sela aksi unjuk rasa yang dilakukan massa.
Ketua DPW FSPMI KSPI Jateng, Aulia Hakim mengatakan pembahasan UU Omnibus Law juga terkesan kejar tayang. Menurutnya kebijakan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.
“Kebijakannya kejar tayang. Tidak sesuai dengan demokrasi,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, kata Aulia, kurang bijak jika pemerintah Provinsi Jateng pada saat UU Cipta Kerja ini dipersoalkan oleh seluruh elemen masyarakat bangsa justru pemerintah Provinsi Jateng melakukan sosialisasi.
“Maka kami dari Perda KSPI Provinsi Jawa Tengah tidak akan menghadiri undangan tersebut dan menggelar Topo Ngligo,” jelasnya.
Menurutnya dalam situasi saat ini seluruh elemen bangsa sedang bekerja keras melawan DPR RI yang memaksakan pengesahan UU Omnibus Law pada tanggal 5 Oktober 2020.
“Bahkan Omnibus Law ini sejak awal pembentukannya sudah bermasalah, mulai dari proses yang tidak memenuhi syarat pembentukan perundang-undangan serta isi materi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945,” ungkapnya. adri-she
