Dibutuhkan 44.077 Orang Pengawas TPS Pilkada di Jateng

Ilustrasi pilkada

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah segera membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), yang akan bertugas untuk pengawasan di 21 Kabupaten/Kota di Jateng yang menggelar Pilkada 2020.

Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sri Sumanta mengatakan, PTPS akan melakukan tugas pengawasan di 21 Kabupaten/Kota di Jateng yang menggelar Pilkada tahun ini.

PTPS, lanjutnya, dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan dan dapat dibantu oleh Pengawas Desa/Kelurahan di masing-masing kabupaten/kota. Pendaftaran Pengawas TPS dibuka mulai 16 hingga 19 Oktober 2020.

Menurutnya, Pengawas TPS di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dibutuhkan mencapai 44.077 orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Jateng. Setiap TPS harus diawasi satu Pengawas TPS.

“Karena saat ini masih dalam masa pandemi, proses pembentukan PTPS harus sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Misalnya, proses wawancara terhadap bisa dilakukan secara daring,” ujarnya, Kamis (1/10/2020).

Pendaftar Pengawas TPS dapat mengajukan surat lamaran dan berkas pendaftaran secara langsung atau dapat dilakukan melalui media daring atau pos.

Informasi lebih lengkap bisa didapatkan di kantor Panwaslu masing-masing kecamatan atau bisa dibuka di website Bawaslu di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dia menambahkan sesuai dengan peraturan perundangan, setiap TPS akan diawasi satu Pengawas TPS. Pengawas TPS dibentuk 23 hari sebelum hari pemungutan suara pemilihan dan dibuarkan tujuh hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan. Pengawas TPS terpilih akan dilantik pada 16 November 2020.

Peran PTPS, tutur Sri Sumanta, sangat penting dalam proses Pilkada 2020, mengingat mereka bertugas dan memiliki wewenang yang cukup penting. Misalnya mengawasi persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, mengawasi persiapan perhitungan suara, mengawasli pelaksanaan penghitungan suara, menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, serta menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. adri-yds

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here