SEMARANG (Jatengdaily.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pada 2018 lalu, tingkat kemiskinan berada pada angka 4,2 persen. Lalu pada 2019, angka kemiskinan turun menjadi 3,98 persen atau sekitar 65 ribu warga yang masih tergolong tidak mampu.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, keberhasilan ini tidak lepas dari peran Kementrian Sosial (Kemensos) melalui berbagai program di antaranya, program Keluarga Penerima Manfaat (KPM), program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), dan lain-lain.
“Pemerintah Pusat melalui Kemensos sudah menbantu warga kami hampir 42 ribu. Hal ini menjadikan angka kemiskinan semakin menurun,” kata Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, saat penyaluran bantuan sosial program sembako tahun 2020, di Pusponjolo Selatan, Kelurahan Bojongsalaman, Semarang Barat, kemarin.
Selain gelontoran dana dari Kemensos melalui sejumlah program, lanjut Hendi, peran pengusaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) juga turut membantu pengentasan kemiskinan. Pemkot Semarang melalui APBD pun turut berupaya mengentaskan kemiskinan melaui sejumlah program untuk sejumlah kalangan mulai dari ibu hamil, bayi, usia sekolah, usia kerja, hingga lansia.
Di bidang kesehatan, Pemkot berupaya meringankan beban masyarakat melalui program universal health coverage (UHC). Ibu yang melahirkan maupun masyarakat yang sakit dapat berobat gratis di rumah sakit selama bersedia dirawat di kelas 3.
Sementara, Balita mendapatkan vaksin gratis. Menginjak usia sekolah, Pemkot Semarang juga memberikan perhatian melalui sekolah gratis.
“Kelompok usia produktif, ada pelatihan wirausaha dan Kredit Wibawa juga diberikan untuk membantu masyarakat berwirausaha. Bagi lansia, ada kartu lansia hebat. Sampai harus diambil Tuhan, TPU milik Pemerintah kami gratiskan dan ada santunan kematian bagi ahli waris,” paparnya.
Hendi berjanji, akan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk seluruh segmen masyarakat mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Dia optimis angka kemiskinan di Kota Semarang semakin menurun dengan konsep bergerak bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota, dan masyarakat. Ugl –st