in

Permohonan PKPU Mandiri Gajah Duduk Ditolak, Praktisi Ingatkan Hati-hati Ada Markus

HA Dani Sriyanto

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Volunteer produsen sarung legendaris Gajah Duduk ditolak majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang.

“Dengan ini majelis hakim menolak keseluruhan,” kata Ketua Majelis Hakim, Andreas Purwantyo Setiadi SH MH yang sekaligus Wakil Ketua PN Niaga Semarang, Selasa (18/8).

Pismatex Textile Industry (Pismatex) mengajukan PKPU Volunteer( mandiri) dengan nomor perkara 26. Alasan majelis hakim menolak karena sebelum permohonan PKPU mandiri pismatex diajukan, sudah ada kreditur yang mengajukan PKPU pada Pismatex yaitu PT Maju Lancar Lestari (perkara PKPU no 24) dan PT Warna Kencana (perkara PKPU no 25).
Dalam persidangan, majelis hakim mengagendakan pemeriksaan tiga perkara 24, 25 dan 26 pada hari yang sama, Selasa(18/8).

Hal yang janggal dalam sidang pada Selasa adalah kuasa hukum PT Pismatex menyatakan tidak hadir pada perkara yang diajukan PT Maju Lancar Lestari (perkara nomor 24), sehingga sidang ditunda, tetapi menyatakan hadir pada perkara PT Warna Kencana (Perkara nomor 25) dengan langsung menyerahkan jawaban.

Praktisi hukum Semarang, HA Dani Sriyanto SH mengatakan, pemeriksaan dan pembuktian perkara PKPU sebenarnya sederhana karena hanya perlu membuktikan setidaknya terdapat dua kreditor yang salah satu utangnya telah jatuh tempo.

Namun, apabila yang berkepentingan lebih dari satu Pemohon yang mendaftar maka akan berpotensi adu cepat memasukan pendaftaran PKPU-nya dan banyak makelar kasus berkeliaran dalam hal ini calon Pengurus atau Kurator yang berkepentingan, dengan mengkondisikan perkara sejak awal sebelum perkara didaftarkan.

Di sisi lain, perkara menjadi rumit ketika pihak debitur melakukan perlawanan, segala upaya dilakukan dari menunjuk boneka( kreditur afiliasi) agar Pengurus/Kurator yang ditunjuk berafiliasi dengan Debitur, atau Debitur melunasi tagihan Pemohon disaat proses PKPU sedang berjalan, agar permohonannya Kreditur ditolak.

Padahal pembayaran yang dilakukan pada saat perkara sedang berjalan itu malah membuktikan wujud ikhtikad tidak baik dari Debitur, ( Vide putusan PKPU No.1 /Pdt.Sus/2018/PN.SMG) dan bahkan mengajukan diri dalam PKPU Volunter, hal ini akan menguatkan sebagai pengakuan bahwa Debitur telah gagal bayar. Semua itu dilakukan bertujuan ditolaknya PKPU yang diajukan Kreditur, yang tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur lain dalam hal ini.

Menghadapi fenomena seperti itu Hakim Niaga harus memiliki profesionalitas, Integritas dan wawasan keilmuan yang cukup memadai dalam menangani perkara-perkara Niaga, sehingga dalam menerapkan Hukum Acaranya ada ketegasan dalam bertindak untuk terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Dani juga menyayangkan perkara Niaga di sistem peradilan kita belum E-Court. Apabila sudah tersistem, maka tidak mungkin akan terjadi berperkara bak sirkuit balap adu cepat, karena tidak mungkin sampai terjadi banyak masuk perkara di hari yang sama dengan Debitur yang sama. Karena ketika ada pendaftaran dengan Debitur yang sama maka otomatis sistem akan menolak.

Dani Sriyanto juga mengungkapkan bahwa ketika perkara PKPU tumpang tindih, majelis hakim harus segera memutuskan status perkara sesuai SK KMA terbaru yaitu No 3 Tahun 2020. Misalnya, pada sidang pertama, Pemohon perkara PKPU dengan debitur sama (tapi terlambat mendaftar) harus ditolak. “Bukan malah diperiksa hingga pembuktian,” ucapnya.

Apabila permohonannya sudah tidak sesuai ketentuan ya harus diberikan kepastian hukum ditolak, tidak perlu jawaban, pembuktian, kesimpulan lagi, prosedure PKPU yang sederhana dengan ketentuan batasan waktu yang jelas jangan diformulakan menjadi peradilan bertele tele, berbelit belit, hal ini hanya akan melahirkan praktik praktik kolusi, yang implikasinya markus markus peradilan jual jual nama Majelis hakim seolah olah perkaranya akan dikabulkan padahal tidak sesuai aturan.

“Untuk menghindari hal itu, hakim pengadilan niaga harus tegas dan beracara sesuai ketentuan, agar tidak ada peluang mall praktek hukum yang melahirkan mafia peradilan” ujarnya.

Saat ini disinyalir banyak penanganan perkara Niaga di Pengadilan Negeri Semarang lagi menjadi sorotan, jangan sampai perjalanan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Semarang selalu berujung OTT dari KPK. Hakim, Pengacara Kurator serta panitera maupun pihak pihak terkait saatnya berbenah diri menjaga profesionalitas dan integritas,” jelasnya. st

Written by Jatengdaily.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Kontes KDI 2020 Semarakkan 75 Tahun Indonesia Merdeka

Presiden Saksikan Pengambilan Sumpah Anggota Konsil Kedokteran Indonesia