SEMARANG (Jatengdaily.com) – Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi mendorong pemerintah untuk memberikan akses kepada klub atau komunitas olahraga dalam mengelola aset fasilitas olahraga milik negara.
Hal ini diusulkan oleh Yoyok Sukawi dalam Rapat Dengar Pendapat tentang Rancangan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) di Gedung Nusantara, Jakarta, secara virtual pada Kamis (24/9/20) kemarin.
Pada rapat tersebut, hadir anggota Komisi X DPR RI, ketua umum Indonesia Off Road Federations (IOF) beserta jajarannya, Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB) Akhmad Hadian Lukita beserta jajarannya, serta Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda beserta jajarannya.
Pendapat Yoyok Sukawi sebagai anggota Komisi X DPR RI hampir sama dengan pendapat yang disampaikan oleh Presiden Persebaya Azrul Ananda.
Mereka ingin pemerintah tidak mempersulit dunia olahraga dalam melaksanakan kegiatan di Tanah Air.
“Pendapat saya tidak jauh beda dengan yang dipaparkan Mas Azrul selaku Presiden Persebaya. Saya mengusulkan supaya RUU SKN mengatur kebijakan serta memberi payung hukum untuk pemerintah terkait aset pemerintah baik pusat maupun daerah seperti sirkuit motor, sirkuit offroad, sirkuit balap mobil, stadion, arena latihan, sport centre supaya pengelolaanya diserahkan kepada user, karena pemerintah justru akan mendapat keuntungan,” kata Yoyok Sukawi, Jumat (25/9/20).
Legislator asal Partai Demokrat ini juga menambahkan apabila pemerintah memberi akses kepada user, klub, atau komunitas olahraga dalam mengelola aset pemerintah akan memberi beberapa dampak positif untuk pemerintah mau pun klub olahraga itu sendiri.
“Keuntungannya banyak. Pemerintah mendapat pendapatan pasti dan tidak terbebani biaya perawatan yang cukup besar. Kemudian aset-aset tersebut akan berkembang secara otomatis sesuai peruntukan bisnis tanpa membebani APBN atau APBD,” tambah lelaki yang juga CEO PSIS Semarang.
Yoyok Sukawi lantas mencontohkan bahwa klub PSIS Semarang yang dikelola di Semarang juga telah mengelola aset pemerintah dengan sistem kerja yang profesional. Dia pun optimis apabila pemerintah pusat memiliki payung hukum melalui RUU SKN tentang pengelolaan aset pemerintah untuk klub maka fasilitas olahraga di Indonesia akan semakin berkembang ke arah yang lebih modern.
“Sebagai contoh di Semarang, PSIS telah mengelola Stadion Citarum dengan sistem kerja profesional. Itu cukup menguntungkan kedua belah pihak antara pihak klub mau pun Pemerintah Kota Semarang itu sendiri,” pungkasnya. zia-yds