BPK Perwakilan Jateng menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2020 secara virtual. Foto: dok

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2020 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, Pemkab Boyolali, dan Pemkab Blora.

Diselenggarakan secara virtual, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Ayub Amali menerima LKPD Unaudited yang diserahkan oleh Bupati Karanganyar Juliyatmono, Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat, dan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati.

Selain para bupati, penyerahan LKPD unaudited secara virtual tersebut diikuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Bagus Selo dan para sekretaris daerah dari masing-masing kabupaten.

Ikut pula dalam acara tersebut, para pejabat struktural dan pejabat fungsional BPK Perwakilan Provinsi Jateng.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Blora sebagai tiga pemda pertama yang menyerahkan LKPDTA 2020 ke BPK Perwakilan Provinsi Jateng.

“LKPD Unaudited secara tepat waktu menunjukkan adanya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di masing-masing daerah yang telah berjalan baik,” ujar Ayub Amali pada Rabu (3/3/2021), dalam siaran persnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ayub Amali juga menyinggung tentang dampak Covid-19 terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Menurut Ayub, banyak perubahan peraturan, pembaruan kebijakan, serta perubahan anggaran yang terkait dengan penanganan pandemi.

Setelah diterimanya LKPD Unaudited dari pemerintah, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan.

“Pemeriksaan keuangan bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,” paparnya.

Berdasarkan pemeriksaan keuangan tersebut, BPK memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah. Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004, ada empat jenis opini yang diberikan BPK, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion, Wajar dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion, Tidak Wajar Atau adversed opinion, dan Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). She

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here