SEMARANG (Jatengdaily.com)– Gubernur Jawa Tengah meminta bupati atau wali kota tak ragu menerapkan lockdown mikro. Hal ini menyusul peta berisiko tinggi penularan Covid-19 (zona merah) di Jateng bertambah menjadi 13 wilayah.
Disampaikan Ganjar, 13 zona merah tersebut berkembang dari delapan zona merah. Daerahnya, tidak hanya di pantai utara, bahkan hingga di pesisir selatan Jawa.
“Zona merah di Jateng bertambah jadi 13 tempat, meliputi Kudus, Demak, Grobogan, Pati, Jepara, Blora, Pekalongan, Semarang, Brebes, Tegal, Sragen, Wonogiri, dan Kota Semarang,” ujarnya, usai memimpin rapat penanggulangan Covid-19, di kantor gubernur, Senin (21/6/2021).
Oleh karenanya, ia meminta jajaran bupati dan wali kota agar standby melihat tren peningkatan kasus penularan Covid-19. Semua lini harus siaga dan melakukan langkah antisipatif untuk merawat masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan, dengan menambah tempat tidur isolasi dan ICU perawatan di rumah sakit. Dikatakan Ganjar, berdasarkan evaluasi, penambahan tempat tidur isolasi, Jateng mencatatkan angka sekitar 40 persen atau lebih dari 3.000 unit. Selain itu, mikrozonasi pun perlu diberi perhatian ketat.
“Pengetatan akan tetap dilakukan, tetapi kita jauh lebih teknis dan antisipatif. Dengan naiknya kurva, tempat tidur ditambah. Mikrozonasi kita pelototi, bahkan kita sudah sampai dengan lockdown mikro. Kita sampaikan kepada bupati dan wali kota tidak usah ragu. Begitu di situ menunjukan data epidemiologis tinggi, kunci,” urainya.
Ia pun memuji beberapa daerah yang telah menerapkan kebijakan di rumah saja. Menurutnya, hal itu menjadi tindakan agar masyarakat memahami dan ikut berperan serta.
Ganjar pun mengapresiasi langkah antisipatif Pemkab Banyumas, yang berencana mendirikan rumah sakit darurat. Dikatakannya, hal itu bisa menjadi penunjang bagi fasilitas-fasilitas kesehatan yang telah ada.
“Rumah sakit darurat saat ini ada di Solo. Terus ini usulan dari Banyumas. Baru dua itu. ini lagi saya minta untuk kalkulasi termasuk menyiapkan sumber daya manusia dan sebagainya. Ini saya minta kabupaten kota untuk menyampaikan usulan kontijensinya,” imbuh Ganjar.
Ganjar pun menekankan pentingnya konsolidasi antardaerah dalam menerapkan kebijakan. Bila perlu, Ganjar pun akan melakukan komunikasi langsung dengan para bupati atau wali kota.
“Penting antardaerah dalam satu region, punya keputusan politik sama, konsensus yang sama. Kalau satu daerah bikin kerumunan, tolong satu area ditutup semua. Jangan satu bicara tutup, yang satu malah persilakan, nah seperti ini akan jadi persoalan. Kalau perlu saya yang sowan kepada para bupati wali kota agar bisa seragam pada soal itu,” pungkas Ganjar. she