Oleh: Laeli Sugiyono
Statistisi Ahli Madya
BPS Provinsi Jawa Tengah
YANG dimaksud dengan inflasi perdesaan adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum yang dikonsumsi oleh rumah tangga yang tinggal di perdesaan di Indonesia. Kegunaan inflasi perdesaan adalah sebagai proksi perubahan biaya hidup (proxy of cost living) di perdesaan. Antara lain digunakan sebagai salah satu variabel untuk menghitung variabel upah riil buruh tani.
Upah riil buruh/pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja. Sedangkan upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat upah nominal harian buruh tani nasional pada April 2021 naik sebesar 0,28 persen dibanding upah buruh tani Maret 2021, yaitu dari Rp 56.470 menjadi Rp 56.629 per hari. Sementara itu, upah riil buruh tani mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen, sebut Kepala BPS Suhariyanto dalam keterangan tertulis Kamis, 20 Mei 2021.
Sumber data inflasi perdesaan berasal selain dari Survei Harga Konsumen (HKD), variabel penyusun indikator ini dilengkapi dari Survei Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (SDT NTP), Susenas Modul Konsumsi, dan Survei Biaya Hidup (SBH). Inflasi pedesaan ini dihitung dari perubahan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) yang mencerminkan angka inflasi/deflasi perdesaan. Jika terdapat kenaikan IKRT maka terjadi inflasi perdesaan, sebaliknya jika terdapat penurunan IKRT maka terjadi deflasi perdesaan.
Pada Mei 2021, daerah perdesaan di Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,31 persen yang diakibatkan oleh naiknya indeks pada sub kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,36 persen, pakaian dan alas kaki 1,04 persen, perumahan, air, listrik dan bahan bakar 0,22 persen, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan 0,16 persen, kesehatan 0,07 persen, transportasi 0,08 persen, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,05 persen, rekreasi, olahraga dan budaya 0,02 persen, penyediaan makanan dan minuman 0,49 persen, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,05 persen. Sementara itu, subkelompok pendidikan tidak mengalami perubahan.
Inflasi perdesaan tertinggi di antara 34 Provinsi terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 1,15 persen, sedangkan deflasi perdesaan terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar -0,86 persen. Inflasi perdesaan di Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-14 secara nasional.
Dengan diketahui nilai inflasi perdesaan tersebut, maka Pemerintah Daerah bisa merujuk angka perubahan inflasi perdesaan guna melakukan perbaikan dan pembenahan pola pembangunan perdesaan yang sebesar besarnya ditujukan untuk memenuhi peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah perdesaan.
Selain itu, kepekaan Pemerintah Daerah dalam mengamankan harga-harga pertanian di perdesaan di satu sisi dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dengan adanya kenaikan harga pertanian.
Di sisi lain dapat menjaga upah riil buruh pertanian tetap terjaga guna meningkatkan pendapatan buruh pertanian melalui terjaganya harga pertanian yang setabil dan terjangkau oleh kelompok masyarakat marjinal seperti para buruh pertanian. Wallahu alam bisawab. Jatengdaily.com-yds