DEMAK (Jatengdaily.com) – Dalam pembangunan daerah legislatif dan eksekutif harus saling suport. Karena berhasil tidaknya pembangunan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan DPRD.
“Seperti laiknya suami istri, maka itu hubungan antara eksekutif dan legislatif harus harmonis dan tidak boleh ‘baperan’ atau ada rasa cemburu. Kami akan selalu suport kegiatan eksekutif demi kesejahteraan masyarakat,” ujar, Ketua DPRD Demak H Fahrudin BS, saat menyampaikan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Demak dan isu strategis pembangunan daerah pada Musrenbangkab Demak 2022, Rabu (31/3/2021).
Diungkapkan FBS, demikian sapaan akrab Fahrudin, berdasarkan hasil reses teridentifikasi beberapa permasalahan di Kabupaten Demak. Antara lain, meski ada peningkatan reformasi birokrasi tapi belum sesuai harapan. Maksudnya reformasi birokrasi sudah mendekati baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
Selian itu pembangunan infrastruktur yang disebutkan harus bisa sekaligus menumbuhkan ekonomi. Peningkatan kualitas SDM sehingga memiliki daya saing. Serta minimnya inovasi, khususnya pemanfaat teknologi dalam pelayanan publik.
Di samping juga pengelolaan lingkungan yang belum mampu mengorganisir banjir rob tahunan. Khususnya di Sayung. Jika dibiarkan lima sampai 10 tahun Sayung akan hilang dari peta Kabupaten Demak. Sehingga harus ada koordinasi yang komprehensif terkait penanganan rob dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Satu lagi yang tak kalah penting, lanjut wakil rakyat dari PDIP tersebut, percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19 perlu menjadi prioritas pula. Karenanya penanganan tidak hanya untuk keselamatan saja, namun dampak ekonomi juga perlu dipikirkan.
“Begitu pun pembangun jalan tol Semarang – Demak yang merupakan proyek nasional. Mari bersama disupport tanpa mengurangi hak-hak warga yang terkena proyek, agar bisa diselesaikan persoalan secara bijak,” urainya.
Mengenai pokir serta isu strategis yang disampaikan Ketua DPRD Demak Fahrudin BS, Sekda dr H Singgih Setyono mengimbau, semua organisasi perangkat daerah (OPD) menindaklanjuti dengan membuat perencanaan yang selaras dengan hal-hal atau persoalan yang teridentifikasi. Pada saat sama, RKPD 2022 yang disusun juga sinergi dengan program-program pemerintah provinsi dan pusat.
“Intinya perencanaan 2022 menjawab permasalahan seperti disampaikan ketua DPRD. OPD harus bisa menterjemahkan dan jangan membuat perencanaan di luar persoalan,” kata sekda.
Hal sama disampaikan, Wabup H Joko Sutanto. Sebagaimana tema pembangunan daerah 2022 “peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada pemanfaatan SDA dan SDM pemulihan daya saing ekonomi akibat COVID-19, maka SDM berkualitas menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Sebab SDM adalah pelaku pembangunan daerah yang sudah direncanakan di RKPD di OPD dengan mempertimbangkan situasi kondisi alam yang dimiliki.
“Maka itu mari segenap elemen masyarakat dan OPD bersinergi pada kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya, didampingi Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Demak H Suhasbukit. rie-yds