Tahapan Pemilu 2024 Perlu Disederhanakan, Aturan Belum Adaptif terhadap Pandemi Covid-19

SEMARANG (Jatengdaily.com) – Sesuai dengan agenda nasional bahwa pada tahun 2024 Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Pesta demokrasi tersebut merupakan terbesar sepanjang sejarah di republik ini. Namun, saat ini pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, dan belum diketahui secara pasti kapan wabah tersebut akan berakhir.

Menyoroti hal tersebut pakar hukum tata negara Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang Prof Dr Retno Mawarini menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah belum adaptif terhadap kondisi extra ordinary seperti pada bencana nonalam pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kerangka hukum pemilu dan pilkada perlu mendapat perhatian semua pihak.

‘’Hingga kini penyesuaian tata kelola pemilihan hanya mengandalkan sepenuhnya pada peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu dan peraturan teknis lainnya,’’ tandasnya.

Menurutnya, agenda pesta demokrasi terbesar yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 tersebut menjadi perhatian kita bersama, khususnya terkait dengan tahapan pemilu yang panjang. Peraturan yang ada sekarang kurang efektif dan bahkan dapat menimbulkan perpecahan di antara para pendukung calon yang akan berlaga dalam pemilu tersebut. ‘’Di sini persatuan Indonesia menjadi kata kunci yang tidak bisa ditawar-tawar lagi pada pesta demokrasi mendatang,’’ tuturnya.

Lulusan Program Doktor UGM tersebut berpendapat, tahapan-tahapan pemilu dalam UU No 7 tahun 2017 baik dalam keadaan extra ordinary seperti adanya status pandemi Covid-19 maupun dalam kondisi normal sebenarnya dapat disederhanakan. Misalnya pada tahapan penyusunan daftar pemilih dan masa kampanye. Ilustrasi yang dibangun adalah pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada tahapan pemilihan baik pemilu legislatif, Pilkada maupun Pilpres, yakni tidak lagi door to door. Hal ini karena KPU dapat memanfaatkan pengelolaan daftar pemilih berkala secara berkelanjutan setiap tiga bulan sekali di tingkat kabupaten, dan enam bulan sekali di tingkat provinsi.

Lebih Ditingkatkan
Menurut Prof Retno, intensitas KPU dalam berkoordinasi dengan instansi Dipendukcapil bisa lebih ditingkatkan lagi agar mendapatkan data kependudukan yang lebih lengkap dan valid. Misalnya terkait data kematian, kepindahan, perubahan status, dan lainnya. Adapun tahapan kampanye tidak perlu menjadi tahapan yang berdiri sendiri, tetapi sudah dipersiapkan sejak lama dan hal ini menjadi bagian yang melekat pada masing-masing calon yang akan berkompetisi dalam pemilu. ‘’Dengan demikian, pemilu akan terasa lebih natural. Ini sekaligus mendidik masyarakat agar lebih cerdas dalam menentukan pilhannya pada pemilu,’’ tandasnya.

Dijelaskan, dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 57 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gub, Bupati/Walikota dalam masa pandemi Covid-19 menghilangkan kampanye dalam bentuk Rapat Umum seperti yang tertuang di PKPU Nomor 4 Tahun 2017 dan 11 Tahun 2020 tentang Kampanye, sehingga hanya berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum.

Kemudian. pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian ketentuan kapasitas gedung/ruangan juga hanya 50 persen, serta waktu kampanye Pilkada lebih pendek yakni hanya 71 hari/3 bulanan

Terkait dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih, lanjut dia, saat ini yang dilakukan adalah KPU bekerja sama dengan Dipendukcapil, TNI-Polri untuk melakukan pemutakhiran data berkelanjutan (DPB) yang dilakukan setiap bulan. Namun demikian ketika masuk dalam tahapan data pemilih yang dipergunakan adalah data DP4 dari Kemendagri sesuai dengan PKPU Nomor 2 tahun 2017 dan perubahannya Nomor 19 Tahun 2019.

Mantan anggota KPID Jawa Tengah itu berharap, ke depan perlu ada terobosan sistem kependudukan yang mudah diakses oleh KPU. Pertimbangannya, pemilu sudah menjadi agenda lima tahunan dan sudah menjadi agenda konstitusi. Oleh karena itu, agenda yang sudah pasti tersebut menjadi ajang ketidakefektifan baik anggaran maupun waktu.

‘’Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada intinya saya mendukung pemerintah bahwa tahapan pemilu perlu dipersingkat agar efisien dan efektif, di tengah pandemi Covid-19 ini,’’ tandas Prof Retno. st