JAKARTA (Jatengdaily.com)- Rabu (13/1/2021) vaksinasi Covid-19 mulai dilakukan. Presiden Joko Widodo menjadi orang nomer satu yang dijadwalkan disuntik vaksin. Nantinya, semua orang Indonesia akan divaksin, dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah.
Jika ada yang menolak, menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum-HAM), Edward Hiariej bakal bisa dikenai berupa sanksi penjara paling lama adalah satu tahun atau denda uang maksimal Rp 100 juta.
Pasalnya, vaksinasi Covid-19 adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia. Oleh karenanya, menurutnya, sanksi diberikan, menyusul kewajiban jika tidak dilaksanakan oleh warga negara.
Adapun dasarnya hukum adalah ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 93 UU tersebut menyatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.
Sementara itu, pada pasal 9 UU yang sama, disebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
Edward mengatakan, sanksi pidana tersebut bersifat sebagai pilihan terakhir ketika sarana hukum lainnya tidak berfungsi. Jadi, tidaklah perlu dipaksakan, jika memang warga negara sudah tahu kewajibannya. she