Jatengdaily.com
DEMAK (Jatengdaily.com) – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022 M / 1443 H telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 39.886.009. Dari jumlah tersebut, terbesar adalah untuk biaya tiket pesawat, disusul pada urutan kedua dan ketiga adalah biaya hotel dan katering.
Pada acara ‘Pertemuan Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Penyusunan Perubahan PP Nomor 5 Tahun 2018 Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan’ bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggota DPR RI dari Komisi VIII H Abdul Wachid menyampaikan, tingginya hanya tiket pesawat tersebut dampak dari kenaikan harga minyak mentah yang disebabkan perang Ukraina dan Rusia.
“Kenapa kenaikan tinggi, dari tahun sebelumnya Rp 70 kita menjadi Rp 81 juta tahun ini? Karena biaya haji paling besar adalah tiket pesawat, hotel kedua, dan yang ketiga katering. Tiket pesawat tidak bisa murah karena avtur atau bahan bakar pesawat terbang sedang mahal. Perang Ukraina dan Rusia pengaruhi harga minyak dunia,” urainya.
Namun jemaah haji yang sudah melunasi ongkos haji pada 2020 tidak perlu khawatir. Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu, biaya haji yang tertunda oleh BPKH telah diputar dan dikerjasamakan.
“Sehingga nilai manfaat keuangan haji tersebut dapat untuk menutup kekurangan biaya haji yang mencapai Rp 81.747.844. Karenanya jemaah haji tidak usah tambah biaya lagi,” kata wakil rakyat daerah pemilihan Jateng II (Demak, Kudus, Jepara) itu, didampingi Kepala BPKH Prof Dr Anggito Abimanyu.
Lebih lanjut disampaikan, selain adanya klaster-klaster jemaah berdasarkan suku bangsa untuk memudahkan komunikasi, selama 41 hari menjalankan ibadah haji tahun ini jemaah mendapatkan makan tiga kali sehari. Dengan menu disesuaikan asal daerah, karena selain bahan baku dan rempah, chef atau juru masak didatangkan langsung dari Indonesia.
“Meski tidak perlu lagi masak sendiri selama di Mekkah dan Madinah, living cost diberikan utuh sebesar 1500 Saudi Arabian Riyal (SAR),” imbuhnya.
Sedangkan mengenai jumlah jemaah haji yang berangkat tahun ini, Abdul Wachid menjelaskan, setelah dua tahun tidak menyelenggarakan ibadah haji karena pandemi covid-19, Pemerintah Arab Saudi hanya membuka kuota haji 50 persen dari kuota haji reguler sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kasus covid-19. Jika biasanya 2 juta jemaah, kali ini hanya 1 juta jemaah. Itu pun hanya sekitar 48 persen untuk jemaah haji luar negeri, karena 150 ribu jemaah dari Arab Saudi.
Sedangkan upaya lain yang ditempuh untuk tanggulangi naiknya kembali angka covid-19, hanya jemaah usia maksimal 65 tahun yang boleh menjalankan ibadah haji. Karenanya jika pada kondisi normal Indonesia mendapatkan kuota 220 ribu jemaah, maka tahun ini hanya memberangkatkan 50 persennya atau 110 ribu orang. Prioritas mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan sudah melunasi BPIH.
“Sementara jemaah haji yang usianya 66 tahun ke atas, Insya’Allah diberangkatkan tahun berikutnya. Tentunya dengan catatan tidak ada lagi pandemi covid-19,” tuturnya.
Maka itu Abdul Wachid mengajak masyarakat, bersama menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Sehingga tak hanya memberangkatkan 100 persen kuota, semoga dari yang semula jatahnya 220 ribu jamaah naik menjadi 250 ribu jemaah. Sebab selama pandemi pemerintah Arab Saudi gencar lakukan perluasan pembangunan sarana ibadah haji. rie-she
