SEMARANG (Jatengdaily.com) – Nelayan di pesisir Kota Semarang, Demak dan Kabupaten Pekalongan, Rabu (7/9/2022) menggelar Rembug Nelayan di Kampung Nelayan Huntara, Tambak Rejo, Semarang dengan mengambil tema “Subsidi BBM Tepat, Nelayan Bangkit Lebih Cepat”. Acara diinisiasi oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jateng itu turut dihadiri Anggota DPRD Jateng, Riyono (Komisi C dan anggota Pansus Nelayan) dan Andang Wahyu Triyanto (Komisi B) beserta sejumlah instansi pemerintah lainnya.
Masalah pengurangan subsidi BBM turut menjadi topik pembahasan dalam acara itu. Mengingat nelayan tradisional sangat menggantungkan pada solar. Selain itu permasalahan lain mulai dari rob, harga jual ikan, kesejahteraan nelayan yang kurang juga mengemuka. Ketua DWP KNTI Jateng Ari Nugroho dalam sambutannya berharap dengan adanya acara rembug nelayan maka perwakilan instansi dapat menyerap aspirasi tersebut untuk kemudian bisa menjadi program kebijakan pemerintah.
“Permasalahan apa dan kendalanya apa. Jadi kita berkumpul di sini berbagi masukan supaya anggaran dari pemerintah bisa tepat sasaran,” ucap Ari.
Tak kalah pentingnya, kata Ari, adalah masalah asuransi bagi nelayan. Sekarang ini nelayan perlu sebuah jaminan keselamatan mengingat saat melaut banyak kendala yang dihadapi termasuk ancaman keselamatan jiwa.
“Pesisir di Kota Semarang dan Demak memiliki sedikit jumlah bangunan pemecah gelombang. Tidak sedikit nelayan mempertaruhkan nyawanya supaya bisa melaut. Tak hanya itu, sedikit bangunan pemecah gelombang turut menjadikan rob masuk ke permukiman warga pesisir,” katanya.
Sebagai anggota Pansus dari DPRD, Riyono mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan KNTI. Kegiatan tersebut bentuk dari upaya bersama supaya nelayan dapat sejahtera. Tidak hanya menyerap aspirasi nelayan, Riyono juga turut menyerap aspirasi dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan warga pesisir pantai.
“Harapannya kita menginisiasi untuk asuransi berkelanjutan bagi teman-teman nelayan, subsidi BBM yang sudah saya perjuangkan sejak 3 tahun yang lalu dan sedikit banyaknya juga berhasil, serta pemberdayaan ekonomi ibu-ibu nelayan. Permasalahan yang mengemuka kita tampung dan kita anggarkan ke APBD supaya nelayan kita betul-betul mendapat perhatian,” ungkap Riyono.
Di akhir acara, Anggota komisi B Andang Wahyu Triyanto membahas persoalan kartu Kusuka (kartu usaha kelautan dan perikanan) yang diterbitkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia. Ia mengimbau untuk para nelayan untuk mendaftarkan diri supaya mendapatkan kartu tersebut mengingat banyak manfaat. Seperti memudahkan nelayan mengakses transaksi online, memudahkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) serta pengajuan asuransi nelayan.
“Setidaknya ada kemajuan bagi nelayan. Untuk Kusuka, anggotanya harus di tingkatkan dengan mendaftarkan terlebih dahulu ke dinas terkait, harus adanya semangat untuk mendaftarkan diri karena banyak sekali manfaat yang di dapat bagi para nelayan,” ungkapnya. st