SEMARANG (Jatengdaily.com)- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Tengah, Agung Budi Margono mengatakan PKS Jateng mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk bekerja maksimal dan menyelesaikan tugas-tugasnya memasuki tahun terakhir kepemimpinannya di 2023.
Agung BM yang merupakan Anggota Komisi C tersebut mengatakan, kinerja gubernur diharapkan maksimal, dimana gubernur sudah diberi mandat rakyat. ”Harapannya 2002 serapnnya baik. Gubernur juga harus memastikan dimana di tahun 2023 sebagai tahun terakhir bekerja, harus memberikan performa terbaik. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban amanat yang diembannya,” jelasnya dalam sharing dengan media, di ruang Fraksi PKS DPRD Jateng, Senin (31/10/2022).
Di satu sisi, Fraksi PKS DPRD Jateng juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja ekstra untuk mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun ini merupakan warning bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memastikan serapan APBD dengan performa yang terbaik.
Agung BM mengemukakan, isu kemiskinan masih menjadi problem kepemimpinan di Indonesia pada masa mendatang. Menjelang masa berakhir kepempimpinan Ganjar – Yasin di Jawa Tengah, isu tersebut hendaknya menjadi perhatian dalam masukan RPJMD.
“Siklus tahunan 2022 hampir berakhir, tantangannya adalah memastikan kepemimpinan Ganjar Yasin memberikan performa terbaik pada pada tahun 2023 nanti,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS Quatly Abdulkadir Alkatiri yang juga Wakil Ketua DPRD Jateng menyoroti ketidakhadiran Gubernur Ganjar dalam rapat Peripurna yang berlangsung Senin (31/10/2022). Dalam rapat paripurna ini diwakili oleh Sekda Jateng Sumarno.
Padahal menurutnya, dengan ketidakahdiran gubernur bisa menunda sejumlah pembahasan, yakni raperda. ”Kami berharap di rapat paripurna ke depan gubernur hadir,” jelasnya.
Sementara itu, Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah tidak akan masuk dalam ranah dinamika politik 2024, kendati saat ini Ganjar Pranowo sudah masuk dalam bursa yang digadang-gadang banyak pihak. Terkait Capres 2024, semuanya tergantung pada keputusan musyawarah majelis syuro.
”Soal siapa yang akan diusung sebagai calon presiden (Capres) 2024 itu merupakan kewenangan majelis syuro,” jelasnya.
Agung BM mengatakan, terkait dengan pendeklarasian dukungan Capres 2024 harus melalui tahapan. Diantaranya, harus dibicarakan dan disepakati oleh seluruh kader PKS. Oleh sebab itu, kepastian soal deklarasi nantinya akan ditentukan melalui musyawarah majelis syuro. she