SEMARANG (Jatengdaily.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah telah memverifikasi puluhan warga yang identitasnya dicatut dalam sistem informasi partai politik (SIPOL).
Puluhan warga yang data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dicatut itu dilakukan partai politik yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024.
“Jumlah pastinya tidak hafal. Tapi di setiap wilayah ada 20 warga yang namanya masuk ke data pengurus partai. Rata-rata warga yang jadi korban merasa tidak mendaftar ke partai tersebut. Kasus ini banyak muncul di wilayah kami,” kata Ketua KPU Jateng, Paulus Widiyantoro, Kamis (8/9/2022).
Pihak KPU yang telah menerima aduan pencatutan data NIK kemudian ditindaklanjuti dengan mengonfirmasi langsung kepada partai yang bersangkutan. Namun, NIK warga yang terlanjur masuk data pengurus partai hanya bisa dihapus oleh partai tersebut.
“Jadi yang bisa menghapus dari partai yang bersangkutan. Kita tindakannya sebatas melaporkan ke partai bahwa ada warga yang datanya masuk pengurus partai. Nanti yang hapus sesuai niat baik dari partainya itu,” ungkapnya.
Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Anik Solihatun mengatakan kasus temuan dari Bawaslu pencatutan data NIK warga Jateng dari bulan Agustus – September 2022 meningkat 46 persen atau sebanyak 122 laporan.
“Pelanggaran sudah kami rekap dan diserahkan ke KPU untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Yang pertama nama dan NIK yang dicantumkan di kepengurusan partai dari kalangan ASN atau anggota kepolisian maupun TNI,” tandasnya. adri-she