SEMARANG (Jatengdaily.com) – Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) melakukan sosialisasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat Kota Semarang. Kegiatan dibuka langsung oleh Plt. Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu di Hotel Pandanaran, pada Rabu (19/10).
Menurut Plt. Wali kota yang akrab disapa mbak Ita supaya pelaksanaan program bantuan penanganan RTLH tersebut berjalan sesuai dengan target, maka dirinya mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk terus memperbarui database agar pembagian bantuan tepat sasaran.
“Bantuan ini merupakan hak seluruh masyarakat. Karena papan merupakan hajat penting bagi masyarakat, sehingga dalam proses pembagian nantinya supaya bisa berjalan sesuai dengan data base,” ujar Mbak Ita. Data base nantinya harus valid dan akurat agar memudahkan dalam menentukan calon penerima program RTLH.
“Jangan sampai datanya tertukar antara yang rumah biasa malah diberi dana bantuan yang dari pemerintah pusat, jika seperti itu nantinya tidak sesuai kebutuhan,” imbuhnya.
Mbak Ita menambahkan, Pemerintah Kota Semarang juga mendapat Bantuan berupa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Sehingga dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Semarang.
“Dikarenakan bantuan yang diberikan oleh BSPS lebih fleksibel maka bisa diarahkan pada rumah-rumah dengan kondisi yang kurang layak huni, seperti di daerah Mijen, Mangkang, Bandarharjo, Tanjungmas. Sehingga ke depannya hasilnya akan terlihat lebih maksimal, ujar Plt. Wali kota.
“Harus dilihat potensi masing-masing yang akan dibantu RTLH nya. Berdasar data yang ada tinggal 6.111 rumah saja yang belum ditangani,” imbuh Ita. Pemerintah Kota Semarang untuk saat ini sedang membuat cluster kemiskinan prioritas. Dengan data kemiskinan prioritas nantinya akan lebih terlihat dan mudah dalam pembagian bantuan tersebut.
“Jadi nanti bagi yang memang sudah terdata dapat bantuan akan tetap dapat tetapi tetap diprioritaskan. Kalau BSPS ini kan swadaya dengan anggaran yang lebih besar maka ini bisa digunakan untuk daerah yang kondisinya sangat tidak bagus,” pungkas Ita.
Sementara itu dalam laporannya, Kepala Disperkim kota Semarang, Ali menjelaskan untuk rekapitulasi rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kota Semarang tahun 2022 yang sudah ditangani adalah sebanyak 1.713 unit RTLH. “Rehabilitasi RTLH yang menggunakan dana APBN atau DAK sebanyak 81 unit, APBN (BSPS) sebanyak 916 unit, APBD kota Semarang sebanyak 711 unit dan yang berasal dari dana CSR adalah sebanyak 5 unit,” terang Ali.
